TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan konsep program Jakarta Satu pernah digagas lima tahun lalu, saat dirinya menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Ini sebenarnya 5 tahun lalu kami pernah datang dengan gagasan single identity number (SIN). Dulu gagasan KPK bukan E-KTP, terbukti sekarang E-KTP bermasalah," kata Bambang di Balai Kota DKI, pada Rabu 17 Januari 2018.

Jakarta Satu merupakan sistem pemantauan terintegrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Bambang menjelaskan, konsep Jakarta Satu justru melebihi ide SIN.

Baca juga: Anies Baswedan Gulirkan Jakarta Satu, Integrasi Peta dan Data DKI

Sebab, kata dia, data dari berbagai satuan kerja perangkat daerah, seperti data kependudukan, air tanah, dan aset Pemda DKI, akan disatukan ke dalam peta dasar milik Dinas Cipta Karya dan Penataan Kota.

"Jadi diintegrasikan. Ini kekuatan luar biasa melebihi ide 5 tahun lalu. Ini malah lebih dahsyat lagi," ujarnya.

Dengan adanya program Jakarta Satu, Bambang mengatakan bahwa seluruh data dan informasi menjadi database yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan daerah.

Selain itu, data seluruh SKPD juga bisa digunakan untuk mengontrol seluruh proses yang akan terjadi di SKPD, sehingga mencegah munculnya potensi korupsi.

Di sisi lain, Jakarta Satu juga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis fakta atau evidence based policy karena data akan terus diperbarui agar lebih akurat.

Simak juga: Sandiaga Uno Laporkan 2 Kasus di Era Ahok ke KPK DKI Jakarta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyambut baik program Jakarta Satu. Ia mengaku senang bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam membangun sistem pengawasan terintegrasi.

Menurutnya, program tersebut patut dicontoh di daerah lainnya. "Kami berharap ini menjadi model bagi upaya pencegahan korupsi yang efektif di seluruh pemerintahan daerah," ujar Saut mengomentari program Jakarta Satu yang dipaparkan Bambang Widjojanto, Ketua KPK DKI.