TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai skema pembelian rumah tanpa uang muka yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan mirip dengan program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo. Namun, kata Prasetyo, harga jual yang dipatok Anies terlalu mahal dibandingkan rumah program Jokowi. "Sehingga tidak dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah," kata Prasetyo, Jumat, 19 Januari 2018.

Prasetyo mengatakan program sejuta rumah milik Jokowi hanya Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak. Cicilannya pun, kata dia, hanya Rp 825 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan. Program sejuta rumah itu memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias program KPR bersubsidi dengan bunga 5,5 persen per tahun dan jangka waktu 20 tahun. "Dengan begitu sesuai persyaratan bank, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil," kata dia.

Sementara untuk program rumah vertikal milik Anies Baswedan dipatok antara Rp 185 juta hingga Rp 320 juta. Dengan harga itu, pembeli harus mencicil hingga Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta per bulan.

Menurut Prasetyo, jumlah cicilan itu terlalu mahal untuk pekerja di DKI yang memiliki upah minimum regional Rp 3,6 juta. Jumlah cicilan itu kata dia, hanya cocok untuk masyarakat berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Sehingga, Prasetyo menilai program rumah DP 0 rupiah milik Anies Baswedan, tidak sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Jadi DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," kata dia.