Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melambaikan tangan kepada wartawan saat memasuki ruangan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Polda Metro Jaya, Jakarta, 18 Januari 2018. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan memastikan program rumah DP (down payment) Rp 0 tidak akan menabrak aturan.
Dia pun berjanji membuat bauran kebijakan agar program ini dapat dilaksanakan. "Nanti harus kami pastikan tak ada yang dilanggar," kata dia di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Ahad, 21 Januari 2018.
Sandiaga Uno menanggapi kritik Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuding kebijakan rumah DP 0 rupiah milik Gubernur DKI Anies Baswedan melanggar aturan, terutama soal talangan bunga cicilan dengan APBD yang sampai 20 tahun.
"Kepala daerah dilarang menganggarkan program melebihi masa jabatannya," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI pada Jumat, 19 Januari 2018.
Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah tanpa uang muka tersebut di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis, 18 Januari 2018.
Acara tersebut menjadi tanda dimulainya program hunian DP Rp 0 yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada saat Pilkada 2017.
Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 703 hunian, terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Untuk tipe 36 harga dipatok Rp 320 juta dan tipe 21 Rp 185 Juta. Masyarakat dapat mulai memesannya mulai April.
Skema pembiayaan rumah DP 0 Rupiah menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Badan Layanan Umum Daerah dengan tujuan meringankan pembayaran cicilan. FLPP menerapkan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu kredit sampai 20 tahun.
Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Anies Baswedan telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 54 A Ayat 6 disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.
"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ucap Prasetyo yang kemudian mendapat tanggapan siangkat dari Sandiaga Uno.
