TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri kegiatan Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia di Depok, Jumat, 2 Februari 2017. Saat Presiden berada di podium, muncul seorang mahasiswa yang meniupkan peluit dan mengacungkan kartu kuning. Aksi itu tidak berlangsung lama karena Pasukan Pengawal Presiden segera membawa keluar mahasiswa itu.

Belakangan diketahui, mahasiswa itu bernama M. Zaadit Taqwa yang duduk di semester delapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. "Saya ingin menyampaikan pesan terhadap tiga hal agar diperhatikan Presiden," kata Zaadit. Namun pesan itu belum sempat disampaikan karena ia lebih dulu dihalau pengawal presiden.

Menurut Zaadit, peluit dan kartu kuning itu menjadi peringatan kepada Jokowi. Sebab saat ini masih banyak isu yang membuat masyarakat resah. Beberapa yang menjadi sorotan adalah masalah gizi buruk suku Asmat, dwifungsi Polri/TNI, dan peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi tentang organisasi mahasiswa.

Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di sana. Selain itu, ditemukan 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua. Pada 2017, Papua menerima Rp 11,67 triliun. "Masalah kesehatan itu kami minta agar diperhatikan Presiden," ucap Zaadit.

Di sisi lain, pada tahun pemilu ini, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Asisten Operasi Kepala Kepolisian RI Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara. "Ini sama saja memunculkan dwifungsi Polri/TNI," ucapnya.

Mahasiswa, kata dia, khawatir dengan menerjunkan anggota Polri sebagai Plt Gubernur dapat mencederai netralitas Polri/TNI. Adapun isu ketiga yang ingin disampaikan adalah draf peraturan baru organisasi mahasiswa yang dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. “Sudah seharusnya Presiden Jokowi diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya,” kata Zaadit.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi S.P. menyatakan Presiden Jokowi tidak tersinggung dengan aksi mahasiswa di UI itu. "Sebenarnya sudah dijadwalkan Presiden menerima Ketua BEM selepas acara, karena katanya ada yang ingin disampaikan dari BEM UI kepada Presiden,” kata Johan. Namun agenda itu dibatalkan karena ada aksi tersebut.

ANTARA