TEMPO.CO, Jakarta - Narapidana perkara penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas vonis dua tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepadanya.

Juru bicara Pengadilan Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan, Ahok mengajukan PK karena dua alasan. Alasan yang diajukan Ahok adalah adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara dan adanya pertentangan yang nyata antara fakta dan kesimpulan hakim.

Baca: Ahok Ajukan PK, Ketua Presidium Alumni 212: Jangan Pancing Umat

"Jadi kekhilafan hakim itu dia anggap suatu kekeliruan yang nyata," kata Jootje Sampaleng pada Selasa, 20 Februari 2018.

Menurut Jootje, Ahok menggunakan putusan terpidana perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Buni Yani sebagai referensi pengajuan PK tersebut. Namun, Ahok tidak mengajukan novum alias bukti baru dalam permohonan PK.

Pada 14 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai M. Saptono memutus Buni Yani terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-undang ITE karena mengedit dan mengubah video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Mengadili, menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti melakukan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik," tutur Saptono.

Buni Yani divonis 1 tahun 6 bulan penjara lalu dia mengajukan banding. Rekaman video hasil editan itulah yang kemudian dijadikan bukti memenjarakan Ahok.

Berkas PK Ahok dikirim melalui Pengadilan Jakarta Utara pada 2 Februari 2018. Sidang perdana akan berlangsung pada Senin, 26 Februari 2018. Dalam sidang itu, hakim akan memeriksa syarat formil berkas PK Ahok. Bila memenuhi syarat, berkas PK akan dikirim ke MA.