TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengkritik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada triwulan pertama pemerintahan Anies-Sandi. Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menargetkan, pada triwulan pertama, pihaknya mampu menyerap Rp 20 triliun dari total APBD 2018 sebesar Rp 77,1 triliun. “Namun faktanya, triwulan awal ini hanya mampu menyerap 6 persen atau sekitar Rp 5 triliun,” ujar Trubus, Sabtu, 3 Maret 2018.

Menurut Trubus, serapan anggaran yang rendah ini sebenarnya menjadi masalah yang selalu dihadapi pemimpin Jakarta. Bahkan masalah ini kerap dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik. “Mengapa demikian? Ada lima yang menjadi persoalannya,” ucap Trubus.

Pertama, tutur Trubus, gubernur tidak membuat perencanaan pembangunan yang akurat. Kedua, lemahnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan. “Ketiga, kepemimpinan dan karakter gubernur belum mampu mendorong atau memotivasi perangkat dan aparatur daerah sebagai pelaksana pembangunan,” ujarnya.

Persoalan keempat, tutur Trubus, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. “Terakhir, kelemahan perangkat SKPD, deputi, inspektorat, dan aparatur dalam menerjemahkan instruksi yang diberikan pemimpin daerah dalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan,” katanya.

Menurut Trubus, penggunaan anggaran yang tidak maksimal mengakibatkan banyak persoalan yang belum bisa teratasi. Misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, banjir, kemacetan, kesehatan, dan pendidikan yang tidak kunjung terselesaikan. “Ironisnya, dalam kampanye pilkada DKI lalu, Anies mengkritik pedas terkait dengan rendahnya serapan anggaran Gubernur Ahok,” ucapnya. Namun, setelah Anies memimpin Jakarta, permasalahan serupa justru dialami sendiri.

Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan mengatakan, pertumbuhan serapan tidak bisa terpaku hanya pada nominal. “Bukan nominal persentasenya, tapi year on year," kata Rabu lalu. "Jadi, Februari 2018 dan Februari 2017 serta Februari 2016 (dibandingkan)."

Menurut Anies, pola pembelanjaan pemerintah Anies-Sandi baru eksekusinya pada pertengahan tahun. Bahkan, sebagian program dilaksanakan pada akhir tahun. “Itu yang mau digeser," katanya. Ia berharap tahun ini pelaksanaan belanja diupayakan di tengah tahun. Tahun berikutnya pembelanjaan dilakukan lebih awal.