TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggodok peraturan gubernur (Pergub) ihwal wisata halal. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyebutkan hari ini pihaknya menggelar forum diskusi khusus (forum group discussion).

Diskusi tersebut diadakan dengan sejumlah pihak untuk memberikan masukan terkait dengan Pergub, di antaranya dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan pengusaha wisata halal Halto Group. "FGD ini yang nanti akan memberikan masukan, apa saja yang perlu direvisi, target apa yang perlu dipertajam," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Baca : Wisata Halal di DKI Jakarta, Begini Konsepnya Menurut Sandiaga Uno

Sandiaga Uno mengatakan Pergub itu akan mengatur sejumlah hal, di antaranya destinasi wisata halal, insentif yang akan diberikan kepada pengusaha industri terkait, regulasi turunan, dan kesiapan sumber daya manusia.

Setelah mendapat masukan dari FGD, kata Sandiaga Uno, Pemprov DKI akan segera mematangkan Pergub wisata halal ini dan membuat rencana strategis.

Sandiaga Uno menargetkan Jakarta dapat menggaet sekitar 1 juta wisatawan halal global dalam lima tahun mendatang. Dia berujar, beberapa sektor yang akan disiapkan adalah kuliner, moda, dan destinasi unggulan. Beberapa destinasi yang akan dipersiapkan menjadi tempat wisata halal, kata Sandiaga, adalah Kota Tua, Kepulauan Seribu, dan Setu Babakan.

Sandiaga juga berharap proyek wisata halal ini memiliki dampak secara ekonomi, sosial, dan kultural. Secara ekonomi, dia ingin wisata halal dapat menampung banyak tenaga kerja.

Selain itu, Sandiaga Uno ingin wisata halal ini mampu meningkatkan partisipasi publik secara sosial untuk berkolaborasi membangun dialog yang inklusif antara pemerintah pusat dan DKI. Adapun secara kultural, menurut dia, wisata halal ini diharapkan dapat melestarikan budaya dan kearifan lokal.

Sandiaga Uno menuturkan tren wisata halal kini sudah mendunia di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Dia pun berpendapat Jakarta tak boleh ketinggalan membaca tren ini. "Jakarta jangan tinggal diam. Dengan strategic planning, menghadirkan wisata syariah itu bisa langsung berjalan," tuturnya.