TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kabar santer rencana perombakan atau pergantian pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan melansir SKPD yang rendah penyerapannya di triwulan I 2018.

“SKPD yang paling rendah capaiannya, padahal anggaran besar, adalah Dinas Sumber Daya Air," kata di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Rabu, 4 Maret 2018.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan bahwa akan dilakukan perombakan jabatan sejumlah pegawai negeri sipil pada pertengahan April mendatang. Langkah ini diambil akibat seretnya penyerapan anggaran yang hingga triwulan I 2018 baru mencapai sekitar 6 persen.

"Panitia seleksinya sudah mulai dibentuk. Kemarin sudah ada pertemuan awal," kata Sandiaga Uno selepas menghadiri acara Fast Open Archery Tournament 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 31 Maret 2018.

Baca: Pergantian Pejabat DKI: Serangan ke Ahok Kena Anies Baswedan

Sandiaga Uno hari ini, Rabu, 4 April 2018, berbalik 180 derajat dengan mengatakan, pergantian pejabat SKPD belum akan dilakukan. Dia juga tak mau mematok pergantian pada April 2018. Namun, Wagub DKI Jakarta menginginkan pergantian pimpinan SKPD dilakukan dengan proses yang terbuka dan transparan. "Juga berbasis merit, berbasis profesionalisme tanpa ada like and dislike."

Anies Baswedan menerangkan, dalam rapat triwulan SKPD diminta menunjukkan data serapan. Itu sebabnya akan digelar rapat khusus hari ini yang antara lain membahas larangan membayar pengadaan tanah secara tunai. Anies Baswedan mengatakan, langkah ini tindak lanjut dari temuan BPK mengenai pembahasan lahan Waduk Pondok Rangon.

“Ke depan setiap dua minggu sekali, setiap Senin gasal ada laporan tentang serapan,” ucap Anies Baswedan.

Meski begitu, Anies Baswedan mengklaim capaian pada triwuan I tahun ini lebih baik ketimbang era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut dia, tepatnya pada akhir Maret 2018 serapan anggaran 8,23 persen. “Ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,65 persen."

Anies Baswedan mengatakan, walau lebih tinggi ketimbang era sebelumnya, tetap saja masih belum mencapai target penyerapan.

Berbeda dengan pandangan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Menurut Trubus, penyerapan anggatan DKI Jakarta pada triwulan pertama setiap tahun memang selalu bermasalah.

Dia menuturkan, serapan Triwulan I 2017 sebesar 25 persen, bukan, 7,65 persen seperti kata Anies. Angka itu pun lebih rendah dari Triwulan I 2016 yakni 33 persen. "Sekarang 2018, malah 6 persen, ini terendah dalam sejarah," katanya pada Senin, 2 April 2018.

Trubus membenarkan, rendahnya serapan anggaran karena birokrasi bermasalah efektivitasnya. Maka pergantian sejumlah pejabat memang dibutuhkan namun harus menyeluruh. Kalau pergantiannya parsial dia yakin tak akan efektif sebab penyakit birokrasi turun temurun adalah koruptif, malas, dan kurang inovasi.

Politikus Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, pun menyoroti rendahnya serapan anggaran. Menurut dia, itu karena pejabat eselon II dan III SKPD sibuk mengikuti pendidikan. Dia berpendapat seharusnya Anies Baswedan, gubernur pengganti Ahok, menyeleksi para pejabat yang akan mengikuti pendidikan.