Perbaiki BUMD Sarang Korupsi, Dirut Dharma Jaya Lalu Mundur

Minggu, 29 April 2018 19:00 WIB

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 21 November 2017. FOTO: TEMPO/Larissa H.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Daerah Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin, 16 April 2018.

Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI untuk pangan rakyat kecil yang seret menjadi alasan utama Marina Ratna hengkang dari BUMD urusan daging yang dipimpinnya sejak Desember 2014 tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, menerima pengunduran diri Marina Ratna pada hari itu juga.

Baca: Sandiaga Uno Akui Dharma Jaya Maju Pesat Dipimpin Marina Ratna

"Saya bicara sepuluh menit dengan Pak Gubernur di Balai Kota," kata Rina, begitu dia disapa, kepada Tempo pada Jumat malam, 27 April 2018.

Kinerja PD Dharma Jaya selama dipimpin Ratna mengalami perubahan dratis. Perusahaan itu selalu rugi dari tahun ke tahun. Urusan internal yang kacau membuat perusahaan distributor daging sapi milik pemerintah Jakarta ini tak pernah setor untung sejak 2011.

Seperti dimuat Koran Tempo edisi 13 November 2015, buruknya laporan keuangan Dharma Jaya membuat Gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sempat hendak membubarkannya.

Setor keuntungan terakhir ke kas daerah pada 2010 sebesar Rp 265,8 miliar. Setelah itu mandeg setor keuntungan hingga pada 2014 membukukan laba cuma Rp 45 juta.

Liat juga: Dirut Dharma Jaya Resmi Mundur, Anies Baswedan Langsung Setuju

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta pernah mengaudit keuangan Dharma Jaya Tahun Buku 2010-2011. Hasilnya, ditemukan indikasi kerugian negara Rp 4,9 miliar, yang terdiri potensi kerugian negara Rp 3,5 miliar dan kekurangan penerimaan Rp 1,7 miliar.

Dua direktur Dharma Jaya bahkan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Keduanya adalah bekas Direktur Usaha Basuki Ranto dan Pelaksana Tugas Direktur Usaha Agus Indrajaya. Mereka dituduh menggelapkan anggaran perusahaan pada 2008 hingga 2011.

Ahok menunjuk Rina, seorang pengusaha daging, untuk memimpin Dharma Jaya per Desember 2014.

Rina lantas menemui Ahok guna merumuskan langkah-langkah penyehatan. Saat itu perempuan kelahiran 27 Mei 1965 tersebut berjanji bisa menyetor keuntungan tahun depannya.

Kerugian PD Dharma Jaya dialami sejak 2012. Bahkan, 2014 adalah kerugian terbesar, yaitu mencapai Rp 13,7 miliar. Sejak menjabat, Rina mengurangi kerugian dengan cara menekan pengeluaran hingga Rp 300 juta per bulan.

Walhasil, Rina terus membukukan laba untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bermula dari rugi Rp 18 miliar pada 2014, Dharma Jaya mengurangi kerugian pada 2015 menjadi hanya Rp 8 miliar.

Selanjutnya, pada 2016 Rina bisa menghasilkan laba Rp 600 juta dan Rp 7 miliar pada 2017. "Pada 2018 sampai Maret Dharma Jaya untung Rp 3 miliar," kata Rina kepada Tempo hari ini, Minggu, 29 April 2018.

Seleksi calon Dirut Dharma Jaya sedang ditangani Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD)Yurianto. Rina pun diminta tetap di posisinya sampai 17 Mei 2018.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno memerintahkan rekrutmen Dirut Dharma Jaya transparan untuk memilih figur yang independen, profesional, dan jujur. Dirut Dharma Jaya mesti membawa kemaslahatan buat program-program pemerintah dan bisnis perusahaan.

“Yang Bu Marina lakukan ini adalah memberikan kepastian harga daging terjangkau buat warga DKI, itu jauh lebih penting dibanding profitnya,” katanya pada Sabtu, 28 April 2018.

Sandiaga pun mematok target bagi pengganti Rina yakni keuntungan perusahaan Dharma Jaya minimal Rp 8 miliar per tahun dan memenuhi target-target lain program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya