Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, bersama anggota Komite Pencegahan Korupsi Jakarta yang diketuai mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto di Balaikota Jakarta, Rabu, 3 Januari 2017. Tempo/Imam Hamdi
TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan rencana aksi pemberantasan korupsi dan penanggulangan gratifikasi dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan ada 16 rencana aksi.
Rencana yang telah disusun itu untuk diterapkan di lingkungan pemerintah DKI. "Rencana aksi ada 16, tidak bisa dibilang mana yang prioritas karena ini dibikin terintegrasi," kata Bambang Widjojanto di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.
TGUPP bidang KPK telah mendata 16 permasalahan yang ada di pemerintah DKI. Beberapa di antaranya menyangkut pengelolaan aset daerah, pendidikan, pendidikan, pengelolaan air bawah tanah, dan integrasi sistem aplikasi.
Bambang Widjojanto mengatakan, rencana aksi itu akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Umum Perangkat Daerah (BUMD).
Semisal, timnya menemukan permasalahan banyaknya aset DKI yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi nilai kerja samanya tidak menguntungkan pemerintah DKI. Kata Bambang, rencana aksi atas persoalan ini yaitu renegosiasi kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Biro Hukum.
Bambang melanjutkan, peluncuran rencana aksi pemberantasan korupsi dan penanggulangan gratifikasi ini menandai kerja sama pemerintah DKI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bambang berujar, KPK ibu kota akan berkoordinasi dengan KPK RI apabila mendapati masalah yang perlu penindakan.
Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang, komisi antirasuah memberikan pendampingan pencegahan korupsi kepada pemerintah daerah. Senada dengan Bambang, Saut mengakui penataan aset masih menjadi persoalan di Indonesia.
"Tapi semuanya harus jadi prioritas. Bisa jadi nanti lebih dari enam belas," kata Saut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah provinsi memerlukan kerja sama dari KPK. "Apabila KPK RI memiliki program terobosan, kami akan senang hati menjadi bagian dari program tersebut," kata Anies terkait rencana aksi yang diumumkan Bambang Widjojanto itu.
