Para pengendera melewati tulisan "Selamat Datang di Depok" di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, 10 April 2018. Rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP) alias berbayar di Jalan Margonda Depok. Rencana itu masih dalam kajian mendalam antara Pemprov dengan Pemerinah Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok harus mengambil langkah untuk mengantisipasi permukaan tanah turun. Setiap tahun, penurunannya sebesar 0,3 sentimeter dari permukaan laut. “Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat beban kota bertambah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok Widyati Riyandani, Senin, 28 Mei 2018.
Menurut Widyati, untuk Jawa Barat, pertumbuhan penduduk di Kota Depok tertinggi kedua setelah Kota Bekasi. “Langkah yang dilakukan, mengedukasi masyarakat untuk beralih menggunakan air PAM dari air tanah,” ucapnya.
Saat ini, baru 17,1 persen warga Depok yang menggunakan air PAM. Perusahaan daerah air minum (PDAM) terus membangun jaringan pipa agar bisa menjangkau seluruh permukiman. “Targetnya, tahun 2021 bisa 100 persen,” ujar Widyati.
Selain itu, pemerintah mengimbau kawasan bisnis menggunakan air PAM. Pemerintah sudah bertindak tegas dengan memberi sanksi kepada pelaku bisnis yang masih menggunakan air tanah. Namun sanksi yang diberikan belum memberi efek jera. “Ke depan, regulasi akan direvisi,” tutur Widyati.
Langkah lain yang sudah dilakukan pemerintah adalah membangun sumur resapan. Saat ini, ada 16 sumur resapan yang sudah dibangun. “Tahun ini, akan ditambah dua lagi,” katanya. Strategi ini dinilai cukup ampuh untuk mencegah permukaan tanah turun.
