Anies Baswedan Agar Buka Jalan Jatibaru Raya, Polisi: Harus Itu

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 4 Juni 2018 10:52 WIB

Tukang ojek membawa penumpang dari depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, 2 Februari 2018. Lima hari Transjakarta Tanah Abang Explorer tak beroperasi, Jalan Jatibaru Raya dilewati tukang ojek. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjalankan rekomendasi polisi sehubungan dengan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

"Harus itu. Sekarang kan sudah mulai dijalankan, salah satunya koordinasi," kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 4 Juni 2018.

Yusuf tak merinci tenggat waktu bagi pemprov DKI untuk menjalankan rekomendasi itu. Menurut Yusuf, pembenahan infrastruktur jalan harus melalui proses perencanaan dan penganggaran.
Baca : Buka Jalan Jatibaru Raya, Polisi Beri Waktu Anies hingga Lebaran

"Tanyakan kepada pemprov DKI untuk realisasikan itu," ujar Yusuf lagi.

Pada Januari 2018, polisi mengeluarkan surat rekomendasi ihwal penataan jalan Tanah Abang ke Pemprov DKI Jakarta. Ada enam poin rekomendasi. Salah satunya merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi dan mengkaji kembali kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya memberikan tenggat 60 hari mulai 26 Maret untuk menjalankan rekomendasi membuka Jalan Jatibaru Raya. Belakangan, Ombudsman memberikan toleransi pembukaan Jalan Jatibaru Raya dieksekusi paling lambat setelah Lebaran 2018.

Musababnya, Pemprov DKI Jakarta menyanggupi mengembalikan fungsi jalan setelah membangun skybridge Tanah Abang

Menurut Yusuf, pihaknya akan memberikan peringatan bila setelah Lebaran Pemprov DKI Jakarta tidak mengeksekusi rekomendasi polisi.

Isi peringatan itu mempertanyakan kenapa Pemprov DKI Jakarta tak menjalankan rekomendasi untuk membuka Jalan Jatibaru Raya. Yusuf belum memutuskan apakah peringatan berupa surat tertulis atau dalam bentuk lain. "Nantilah liat situasi. Kan belum," ujarnya.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

16 jam lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

19 jam lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

23 jam lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

23 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

4 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

23 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

24 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya