Ombudsman DKI Kukuh Tolak Anies Soal Jatibaru Raya dan Sky Bridge

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang kaki lima berjualan di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, 30 Maret 2018. Ombudsman Republik Indonesia menilai Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kompetensi saat menata Pedagang Kaki Lima di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. TEMPO/Subekti.

    Pedagang kaki lima berjualan di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, 30 Maret 2018. Ombudsman Republik Indonesia menilai Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki kompetensi saat menata Pedagang Kaki Lima di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu menolak rencana pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang setelah membangun sky bridge Tanah Abang.

    Dominikus tak yakin pembahasan anggaran pembangunan sky bridge Tanah Abang itu dapat dituntaskan dalam waktu dekat.

    "Karena rencana bangun sky bridge dengan anggaran APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) masih lama, bisa-bisa sampai akhir tahun," kata Dominikus saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Juni 2018.


    Baca : Pembukaan Jalan Jatibaru Raya, Ombudsman Sebut Janji Anies Meleset

    Sebelumnya, pemda DKI Jakarta menjanjikan Jalan Jatibaru Raya akan dibuka setelah pembangunan skybridge rampung. Skybridge diperuntukkan alternatif lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima yang kini menggelar lapak di sepanjang Jalan Jatibaru Raya.

    Sayangnya, menurut Dominikus, pemda tak memenuhi janjinya bahwa APBD-P soal anggaran skybrige akan dibahas dengan DPRD DKI Jakarta pada Mei 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pembahasan biaya pembangunan skybridge yang diperkirakan Rp 50 miliar dimulai Mei 2018.

    "Gubernur janji bahwa pembahasan APBD-P dengan DPRD DKI Jakarta bulan Mei ini meleset karena kami sudah konfirmasi ke DPRD DKI Jakarta tanggal 15 Mei lalu tentang hal ini," ujar Dominikus.

    Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya memberikan tenggat 60 hari sejak 26 Maret 2018 supaya pemda DKI membereskan maladministrasi dalam penataan Tanah Abang. Artinya awal Juni ini. Maret 2018, ombudsman mengumumkan ada dugaan maladministrasi dalam pengubahan fungsi Jalan Jatibaru Raya menjadi lokasi jualan PKL.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.