TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menghimbau pemudik untuk mengatur waktu perjalanan kembali dari kampung halaman sebaik-baiknya dalam arus balik Lebaran 2018. Masyarakat diminta mewaspadai potensi kemacetan pada arus balik ini.

"Jika memungkinkan, hindarilah waktu-waktu yang diprediksi akan menjadi puncak dari arus balik. Jika tidak memungkinkan, tingkatkan kehati-hatian. Utamakan keselamatan!” pesan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti dilansir keterangan tertulis, Ahad, 17 Juni 2018.

Baca: Arus Balik Mudik, Tol Cikampek Mulai Padat

Moeldoko mengatakan potensi padatnya arus balik terlihat dari analisis dan pantauan selama arus mudik sepekan sebelumnya. Potensi kemacetan bisa terjadi karena kombinasi antara meningkatnya jumlah pemudik dan waktu arus balik yang berlangsung lebih pendek dibandingkan dengan arus mudik. Dampaknya, para pengguna jalan akan menggunakan ruas yang sama dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Moeldoko, lonjakan besar pemudik kemungkinan sudah akan berlangsung sejak 18 dan 19 Juni 2018. Arus kendaraan dari tiga jalur utama yakni jalan nasional Pantura, jalan tol Cipali, dan jalan tol Purbaleunyi akan bertemu pada ruas jalan tol Cikampek-Jakarta, dan tersambung ke tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan tol Jagorawi.

Baca: Diprediksi Selasa Menjadi Puncak Arus Balik Mudik

KSP sepanjang liburan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terus memantau perkembangan lalu lintas di lapangan. Potensi-potensi kemacetan tersebut, kata Moeldoko, harus diinformasikan sejak awal kepada masyarakat agar para pemudik mengantisipasi jalur-jalur yang rawan macet.

"Kami juga menghimbau para pemudik untuk mengatur jadwal kembali dari kampung halaman dengan sebaik-baiknya dengan tidak menumpuk pada waktu-waktu puncak,” kata Moeldoko.

Informasi mengenai potensi kemacetan juga terus diberikan agar para pemudik mengantisipasi jalur-jalur yang rawan macet. Pihaknya terus memonitor beberapa penyebab gangguan yang terjadi selama arus mudik, di antaranya terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), pengelolaan kantong-kantong peristirahatan (rest area) yang belum optimal. “Pengambilan keputusan dalam pemberlakuan arus berlawanan (contra-flow) juga masih dapat dioptimalkan untuk mengurangi ketersendatan arus lalu lintas,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi seminimal mungkin gangguan yang mungkin terjadi, Moeldoko telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan arus balik di antaranya Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan.

Penyiagaan kembali aparat keamanan dan petugas di lapangan telah dilakukan, terutama pada berbagai titik rawan macet arus balik ini. Pemerintah juga terus mengefektifkan rantai komando pengaturan lalu lintas di lapangan melalui otoritas tunggal yakni Korps Lalu-Lintas (Korlantas) Polri.