Penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, pada masa Arus Balik, Selasa (14/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang baru yang memasuki Jakarta pada arus balik Lebaran kali ini sekitar 60 ribu orang atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 69.554 orang. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan pendatang yang mencari kerja di Ibu Kota.
Sandiaga mengatakan Ibu Kota memang terbuka bagi semua warga Tanah Air. Kendati demikian, ada beberapa syarat yang diperlukan agar bisa bertahan di Jakarta dan tidak menambah angka kemiskinan.
Pertama, warga pendatang harus memiliki keahlian, keterampilan, kompetensi, atau pendidikan, yang bisa menunjang pendatang tersebut ketika mencari atau bekerja di Ibu Kota.
Kedua, pendatang harus memiliki tujuan seperti tempat tinggal sementara ketika berada di Jakarta. Ketiga, bila pendatang ini tidak memiliki keahlian tertentu maka akan diarahkan untuk mengikuti program pelatihan One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) dengan syarat salah satu anggota keluarganya adalah warga Jakarta.
Dia melihat persoalan tersebut dengan berkaca kepada perjalanan hidup keluarganya yang merupakan pendatang dari Pulau Sumatra. Akan tetapi, walaupun berstatus sebagai pendatang keluarganya memiliki keahlian tertentu yang bisa digunakan untuk bertahan di Ibu Kota.
"Saya melihat bahwa Jakarta ini adalah sebuah kota yang terbuka untuk semua," kata Sandiaga, Selasa 19 Juni 2018.
Dia menyampaikan bahwa Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya membendung keinginan warga pendatang yang ingin menaikan kesejahteraannya dengan bekerja di Ibu Kota. Dengan demikian, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk bisa memberdayakan warga tersebut dengan berbagai pelatihan yang bisa menaikan kelas sosial pendatang ini.
"Kita ingin pastikan masyarakat yang datang ke Jakarta ini juga bisa meningkat harkat hidupnya," imbuhnya.
Menurutnya, Dinas Sosial DKI dan dinas lainnya akan mengarahkan warga pendatang yang tidak bisa bertahan ini untuk ikut dalam pelatihan. Adapun warga pendatang yang ingin ikut pelatihan ini dapat berkoordinasi dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kelurahan, kecamatan, dan pemangku kepentingan lain.
Pelatihan ini dianggap Pemprov DKI penting agar tidak menambah angka kemiskinan Ibu Kota, yang saat ini mencapai 3,78 persen.
"Kita ingin mengikis angka kemiskinan menjadi 2,78% dalam lima tahun mendatang. Dengan fokus untuk menurunkan kemiskinan, kita tidak akan membiarkan masyarakat yang dari luar Jakarta datang ke sini, justru untuk menambah beban itu. Itu harapan kita," ujar Sandiaga.
