Biasa Mengkritik, Anggota DPRD Ini Tak Ingin Anies Maju Pilpres

Kamis, 12 Juli 2018 07:50 WIB

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI, Gembong Warsono, berharap Gubernur Anies Baswedan bertahan di Jakarta. Dia tak menghendaki Anies Baswedan maju dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Gembong berharap Anies Baswedan berbicara pada hati nuraninya sebelum menantang Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Jokowi adalah figur dari PDIP.

Besar:
Gusur Pilihan Ahok. Anies Puji Dirut Jakpro Begini

“Pak Anies baru saja mendapat amanah untuk membawa masyarakat Jakarta menjadi maju kotanya, bahagia warganya,” kata Gembong berbeda daripada biasanya, Selasa 11 Juli 2018

Gembong mengungkap itu meski dia beberapa kali mengkritik sikap dan kebijakan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Dia, misalnya, hanya menyebut Anies Baswedan bermain kata-kata tentang program naturalisasi sungai dan pembangunan rumah lapis.

Dia juga mengkritik Anies Baswedan karena menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil memperbolehkan rumah dijadikan tempat usaha. Gembong pula yang bicara hak interpelasi DPRD DKIn untuk mengevaluasi penataan Pasar Tanah Abang yang dilakukan Anies Baswedan.

Baca juga:
PPDB Tahap 2 Masih Tinggi di Bekasi, Bangku Kosong Diperebutkan
Hasil PPDB Tangsel, Kepala Dinas Minta Orang Tua Lapang Dada

Tentang kebijakan untuk mencabut larangan becak beroperasi di Jakarta juga mendapat komentarnya yang pedas. Menurut Gembong Warsono, melegalkan becak di Jakarta merupakan kebijakan zaman dulu dan sudah tak realistis jika diterapkan saat ini.

"Enggak memungkinkan transportasi dengan tenaga manusia. Zaman modern gini kok kembali ke zaman Jepang," ucap Gembong.

Gembong mengatakan bukan seperti itu cara menghadirkan keadilan buat rakyat kecil. Justru, ujar dia, tidak manusiawi memperkerjakan rakyat kecil dengan mengoperasikan becak. "Jangan seenaknya jadi gubernur buat kebijakan kontraproduktif. Kebijakan ngelindur itu,




Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

59 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

8 jam lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

16 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya