465 Orang Berebut 154 Kursi Kepala Desa di Bekasi

Selasa, 24 Juli 2018 10:45 WIB

Suasana rumah penduduk yang terkena dampak abrasi di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, 9 Juni 2017. Hamparan tambak mati, pohon bakau yang berada di depan rumah, dan sejumlah batu nisan yang tergenang oleh pasangnya air laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang telah terkikis oleh abrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 465 orang tersaring dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bekasi yang akan dilangsungkan pada 26 Agustus 2018. Desa yang mencari pemimpin sebanyak 154, tersebar di 24 kecamatan di wilayah kabupaten tersebut.

Baca berita sebelumnya:
Bareng Asian Games, Polisi Jaga Ketat Pilkades Serentak di Bekasi

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mengatakan sudah ada sejumlah calon yang gugur di tahap tes awal oleh tim independen yang dibentuk. "Karena kandidat di setiap desa dibatasi, minimal dua orang dan maksimal lima orang, itu sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Yana, seperti yang dikutip di Koran Tempo, edisi Selasa, 24 Juli 2018.

Yana mengatakan pemilihan kepala desa seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif. Syarat utama bisa menggunakan hak pilih adalah warga yang mempunyai identitas kependudukan secara elektronik di desa tersebut. "Lebih fair dan adil, serta tingkat kecurangan dapat diminimalisasi," kata Yana.

Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Beni Yusnandiar mengatakan pemerintah mengalokasikan dana Rp 28 miliar untuk proses pemilihan kepala desa serentak di wilayah setempat. "Dana dibagi ke semua desa yang menggelar pemilihan kepala desa," ujarnya.

Baca:
Ada Tim Tangkap Tangan di Pilkades Serentak Tangerang
Pilkades E-Voting di Bogor, Yang Bingung Disoraki

Menurut Beni, di setiap desa, beda besaran dana mulai Rp 150 juta hingga Rp 350 juta, tergantung pada jumlah pemilih di desa itu. Ia mengatakan, jika dana yang dialokasikan dianggap kurang oleh panitia, para calon bisa dimintai sumbangan. "Tapi harus melalui kesepakatan bersama," ucapnya.

Selain dari sumbangan, kata Beni, kekurangan dana bisa ditutup dengan anggaran dana desa. Ia mengatakan pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan dana Rp 28 miliar, mengingat ada keterbatasan anggaran. "Kami berharap sudah cukup dana yang kami alokasikan untuk kebutuhan logistik dan panitia penyelenggara," tuturnya.

Berita terkait

Bamsoet Ingatkan Jaga Persaudaraan Kebangsaan Menjelang Pilkada 2024

55 menit lalu

Bamsoet Ingatkan Jaga Persaudaraan Kebangsaan Menjelang Pilkada 2024

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengingatkan kepada seluruh kader Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri (FKPPI), untuk menjaga persaudaraan kebangsaan dalam menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

5 jam lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

1 hari lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

2 hari lalu

Bakal Calon Bupati Sragen Minta Dukungan Buruh untuk Maju di Pilkada 2024

Putri mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, Wina Sukowati, menggelar silaturahmi bersama Sahabat Buruh Sragen. MInta dukungan buat Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

3 hari lalu

Pemerintahan Jokowi Manjakan Kepala Desa, Apa Saja Keuntungan Finansialnya?

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa, yang mencakup Kepala Desa.

Baca Selengkapnya

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

3 hari lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

3 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya