Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat mengunjungi Kali Sentiong atau Kali Item di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Agustus 2018. TEMPO/Adam Prireza
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prasetyo Edi Marsudi mengkritik pembentukan Tim Pertimbangan Monas oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia tidak sependapat dengan pembentukan tim itu.
“Kan ada UPT Monas yang bertanggung jawab dengan beberapa tempat. Itu kan sudah berjalan. Ada Disparbhd juga kan. Ngapain dipersulit,” kata Pras, sapaan Prasetyo, di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Agustus 2018. Baca : Tim Pertimbangan Monas, Pengakuan Disparbud Soal Perintah Anies
Prasetyo juga menganggap anggaran gaji 6 dari 13 orang anggota tim yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 sebesar Rp 461 juta merupakan pemborosan. Ia berencana mempertanyakan hal tersebut dalam pembahasan di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD nanti.
“Kalau memang kepentingannya ada dan alasannya tepat, kami setujui. Kalau tidak ya dicoret, buat apa,” tutur Pras.
Pembentukan tim itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 276 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan atau Acara di Kawasan Monumen Nasional.
Beberapa orang yang namanya tercantum sebagai anggota tim pun protes lantaran tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Salah satunya adalah sejarawan JJ Rizal yang mengatakan tidak pernah menerima surat pengangkatan dirinya menjadi Tim Pertimbangan Monas dari Anies. Bahkan dirinya tidak pernah diajak berdiskusi ikhwal pembentukan tim itu serta tujuannya.
“Itu membingungkan kalau ujug-ujug nama saya ada di dalamnya," ujar Rizal kepada Tempo, Selasa, 7 Agustus 2018 soal Tim Pertimbangan Monas bentukan Anies Baswedan itu.
