TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 200-an pedagang kaki lima di Jalan Melawai IV RW 01 Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditertibkan aparat Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Walikota Jakarta Selatan pagi tadi. Karena pedagang menempati bahu jalan tersebut. Menurut Kepala Suku Dinas Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Walikota Jakarta Selatan, Jurnalis, pedagang yang digusur adalah pedagang liar. "Areal yang mereka pakai akan difungsikan kembali menjadi jalan," kata Jurnalis yang ditemui Tempo di lokasi penertiban. Sekitar 400 petugas diterjunkan untuk menertibkan PKL. Mereka juga menggunakan buldozer, truk, dan mobil pemadam. Jurnalis menyatakan para pedagang sudah diberitahu rencana penertiban itu. Hal itu dibenarkan Alpin,38 tahun, pedagang di sana. Dia mengaku sudah empat dikirimi surat rencana penertiban. "Tapi tidak pernah dikasih tahu tanggal dan jam penggusuran," kata pedagang sepatu ini. Camat Kebayoran Baru, Fitrial menyatakan, penertiban itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi Blok M sebagai wilayah perekonomian. "Keberadaan pedagang menutup akses jalan," ujarnya. Muhammad Nur Rochmi
Berita terkait
Pemprov DKI Berencana Terapkan Pajak Hiburan 40 Persen, Politikus PSI Ingatkan Sejumlah PR
20 Januari 2024
Bapenda DKI diminta memastikan uang pajak hiburan masuk ke rekening Pemprov DKI, sehingga uang pajak tersebut menjadi sumber PAD.
Baca SelengkapnyaBantu Urus Perizinan, Pemprov DKI Gelar PTSP Goes to Mall di AEON dan Summarecon Kelapa Gading
6 November 2023
Dinas PMPPTSP DKI Jakarta melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di sejumlah mal di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaUP PM-PTSP Jakarta Pusat Terbitkan 2.619 Berkas Perizinan Dan Non Perizinan Sepanjang 2022
15 Januari 2023
permohonan pelayanan berkas perizinan dan non-perizinan bisa diajukan warga secara online melalui Jakevo.jakarta.go.id.
Baca SelengkapnyaKamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru
26 November 2022
DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.
Baca SelengkapnyaKarut-marut Perizinan di DKI Usai Holywings Disegel
1 Juli 2022
DPRD DKI mempertanyakan pengawasan Pemprov DKI atas izin usaha Holywings yang tidah diverifikasi dinas. Menunggu viral baru bertindak.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Resmi Cabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta
26 September 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta adalah bagian dari sejarah
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Luncurkan Aplikasi Perizinan JakEVO
7 Mei 2018
Aplikasi perizinan terbaru, Jakarta Evolution alias JakEVO, akan diluncurkan siang ini oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaPenyebab Kebijakan Moratorium Retail di Jakarta Belum Teralisasi
25 Januari 2018
Kepala Departemen Riset Savills Indonesia Anton Sitorus menyatakan moratorium Retail yang diwacanakan pemerintah ternyata belum terealisasi.
Baca SelengkapnyaKPK Minta Pemerintah DKI Benahi Layanan PTSP
22 Juli 2017
KPK meminta pengaduan dari masyarakat bisa terhubung ke inspektorat dan sekretaris daerah.
Baca SelengkapnyaWarga Kaget Ternyata Apartemen Kalibata City tak Berizin
28 April 2015
Fakta tidak ada izin pengelolaan ini terungkap pada persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Baca Selengkapnya
