TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta penyusunan anggaran daerah tak dimanfaatkan untuk memperkaya diri baik dari eksekutif maupun legislatif. Anies menanggapi permintaan dari DPRD DKI agar mengalokasikan kembali anggaran pokok pokok pikiran yang pernah dicoret di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca:
Anies Bisa Seperti Ahok Tolak DPRD Minta Anggaran, Ini Alasannya

Menurut Anies Baswedan, baik pemerintah maupun anggota dewan telah disumpah untuk menjalankan APBD demi kepentingan rakyat. Anggaran tersebut, kata dia, tidak dirancang untuk menguntungkan pengelola daerah atau negara. Sebaliknya untuk memudahkan masyarakat.

“Intinya, dalam setiap penganggaran jangan dibuat-buat,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jumat 31 Agustus 2018.

Yang justru dilakukan, Anies Baswedan menekankan, adalah Pemprov DKI maupun DPRD harus meneliti dengan seksama untuk menghindari anggaran yang sia-sia.Dia tidak berharap ada anggaran yang tumpang tindih.

“Kalau sudah ada anggaran yang bisa cover dari pos lain ya tidak, nanti jadi double-double,” katanya sambul memberi contoh, “Sudah ada kegiatan atau event, nanti ada uang jalan, uang harian, uang makan, semuanya akan muncul.”

Baca:
Anies Akan Suntik BUMD Rp 11 Triliun, DPRD Minta Ini

Usul Anggaran Pokir atau Pokok-pokok Pikiran dimunculkan kembali di tengah pembahasan APBD Perubahan 2018. Alasannya, Pemda DKI akan mengucurkan suntikan modal Rp 11 triliun berupa penyertaan modal pemerintah ke 11 BUMD.

"Daripada serahkan Penyertaan Modal Daerah sekian triliun, masuk ke sana hanya mendepositokan. Sedang ini (APBD) kan uang warga, masak Rp 10 juta, Rp 25 juta saja gak bisa dibantu,” kata anggota DPRD Fraksi Hanura Syafruddin.

Anggaran Pokir terkait dengan kepentingan anggota dewan yang ingin menyelesaikan masalah yang ditemukannya di tengah masyarakat secara langsung. Temuan bisa didapati saat mereka reses.

Syarifudin berdalih, anggaran Pokir tidak akan dipegang oleh dewan melainkan oleh Bappeda. Warga yang punya masalah, ujarnya, mengirimkan proposal, kemudian direkomendasikan oleh dewan untuk dieksekusi. "Nanti Bappeda bersama dinas terkait juga yang akan terjun ke lapangan," katanya.

Baca:
DPRD Minta Anggaran ke Anies Baswedan, Simak Saat Ahok Menolak

Ahok pernah mencoret usul anggaran ini saat menyusun APBD 2015. Dia menilai besar anggaran Rp 12 triliun tidak masuk akal sehat.

Ahok lalu menelusuri dan mendapati besar usul anggaran yang sama sejak 2012 mencapai puluhan triliun. Saat mencoret usul anggaran itu, dia menyertakan catatan yang kemudian viral: Pemahaman Nenek Lu!