Sosialisasi Pilpres Rp 11 Miliar oleh DKI, CBA: Itu Tugas KPUD

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 8 September 2018 15:17 WIB

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan (kanan) dan Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi saat jumpa pers mengenai anggaran perjalanan luar negeri lembaga negara di Jakarta. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran sosialisasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 sebesar Rp 11 miliar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dipertanyakan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Baca juga: Heboh Bakal Nikahi Polwan Cantik, Ahok: Saya Jawab Setelah Bebas

Menurut Uchok, seharusnya Kesbangpol tidak mengurus Pilpres. "Kan sudah ada KPUD dan Bawaslu, serahkan saja ke lembaga itu," kata Uchok kepada Tempo, Sabtu, 8 September 2018.

Pengajuan anggaran itu, kata Uchok, menjadikan program Pilpres sebagai proyek. Kesbangpol atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, ujar Uchok, tidak selayaknya mengurus Pilpres karena berpotensi bermasalah. "Nanti cenderung ada keberpihakan kepada salah satu calon," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta telah menyetujui anggaran sosialisasi Pilpres 2019 Rp 11 miliar . Keputusan diketuk dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 September 2018.

Advertising
Advertising

"Kami memandang anggaran ini perlu untuk membantu sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu," ucap pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol, Taufan Bakri, dalam rapat tersebut.

Anggota Banggar, Bestari Barus, sempat menilai besaran anggaran tersebut terlalu kecil. Sebab, anggaran sebesar Rp 11 miliar itu harus disosialisasi kepada 16 ribu orang. "Ini harus ditambah lagi, masing-masing RT ambil dua perwakilan, bisa lebih dari 33 ribu," kata Bestari.

Meski begitu, anggaran sebesar Rp 11 miliar itu tetap disetujui oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Jumlah anggaran sosialisasi pilpres tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,8 miliar. Taufan mengatakan anggaran itu diusulkan dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan KPU dan Bawaslu DKI Jakarta. Kedua komisi pemilu itu meminta Anies segera mensosialisasi Undang-Undang Pilpres.

Kegiatan sosialisasi pilpres 2019 nantinya ditujukan kepada 16 ribu orang yang dibagi dalam 180 angkatan. Kegiatan tersebut akan berlangsung secara berkala di satu tempat.

Berita terkait

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

4 hari lalu

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

6 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

7 hari lalu

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

7 hari lalu

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.

Baca Selengkapnya

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

7 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

8 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

9 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

10 hari lalu

Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.

Baca Selengkapnya

Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

12 hari lalu

Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

Polda Riau menciduk seorang pria di Rokan Hilir Riau karena mengedit suara hakim MK soal putusan sengketa pilpres. Ada narasi jogetin aja.

Baca Selengkapnya

CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

12 hari lalu

CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.

Baca Selengkapnya