TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) Gugun Muhammad alias Guntoro mengapresiasi program pembenahan kampung community action plan (CAP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, program CAP secara metode baik, karena melibatkan warga di dalamnya. "Kalau dulu warga hanya menerima perencanaan, sekarang punya posisi memprotes perencanaan," kata Guntoro kepada Tempo di Ciracas, Sabtu, 15 September 2018, terkait program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.
Baca : Komunitas Warga Bukti Duri: Program CAP Anies Hanya Beautifikasi

Namun, Guntoro mengatakan sebagai program baru, CAP tidak terlepas dari masalah. Khususnya mengenai kinerja konsultan. Sebagai contoh, kata Guntoro, konsultan di Muara Angke sempat hanya mendiskusikan program di level RW. Akhirnya warga protes, sehingga kemudian menyentuh ke level RT.

Sebagai langkah perbaikan, Guntoro menyarankan agar konsultan CAP diberi pembekalan agar dapat memiliki kapasitas memfasilitasi warga, mampu menampung aspirasi dengan baik. Selama ini, Guntoro menilai CAP mirip seperti Musrenbang.

"Kalau Musrenbang hanya sekadar diminta untuk mengusulkan program dan sudah di plot," ujarnya.

Menurut Guntoro, kemampuan teknik arsitektur dan perencanaan pembangunan konsultan tidak cukup. Karena, pendamping 15 kampung di DKI itu berharap program CAP dapat menyasar kepada masalah utama warga.

"Persoalan utama kampung kumuh itu adalah soal kepastian untuk bermukim," ujar Guntoro lagi.
Baca juga :
Pendaftaran CPNS 2018, Ini Jatah Kuota PNS di Kota Tangerang Selatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah mengaku kecewa kepada Jakarta Konsultindo selaku konsultan pemenang lelang CAP Bukit Duri senilai Rp 438 miliar. Kekecewaan itu disampaikan Anies menanggapi pernyataan warga Bukit Duri yang menyebut program CAP hanya beautifikasi.

"Konsultannya tidak menjalankan tugas dengan benar, konsultannya lebih banyak ngobrol sama Sudin (Suku Dinas) daripada sama warga," ucap Anies pada Kamis, 6 September 2018, tentang Jakarta Konsultindo yang menjadi rekanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.