Minggu, 18 November 2018

Komunitas Warga Bukit Duri: Program CAP Anies Hanya Beautifikasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah masyarakat beraktifitas di daerah Bukit Duri, Jakarta, 27 Oktober 2017. Pemprov DKI Jakarta wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp200 juta kepada 93 warga RW 10, 11, dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri. Tempo/ Fakhri Hermansyah

    Sejumlah masyarakat beraktifitas di daerah Bukit Duri, Jakarta, 27 Oktober 2017. Pemprov DKI Jakarta wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing sebesar Rp200 juta kepada 93 warga RW 10, 11, dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri. Tempo/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka sekaligus warga pemenang class action Bukit Duri, Jakarta Selatan, Sandyawan Sumardi menyebutkan program Community Action Plan (CAP) Pemerintah Provinsi DKI, tak sesuai dengan harapan warga.

    Baca :
    Warga Bukit Duri Kecewa Program Kampung Susun, Anies Salahkan Siapa?

    "Ternyata isinya kebanyakan hanya beautifikasi. Tidak ada substansi untuk mempersiapkan pembangunan kampung susun itu," kata Sandyawan saat dihubungi wartawan, Rabu, 5 September 2018 soal program buat warga korban penggusuran di Bukit Duri.

    Sandyawan mengatakan, warga Bukit Duri ingin adanya kejelasan pelaksanaan pembangunan kampung susun, sebagai ganti dari kampung mereka yang sudah tergusur pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Direktur Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mendatangi Balai Kota Jakarta untuk membahas pembenahan Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan, pad Selasa, 21 November 2017. FOTO: TEMPO/Larissa

    Sementara program CAP itu, ujar Sandyawan, bahkan tidak menganggap keberadaan warga penggusuran di Bukit Duri. Menurut Sandyawan, belum ada pendataan warga yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan kampung.

    Baca:
    Kampung Susun Ala Anies, Ini Kekecewaan Warga Bukit Duri

    "Padahal Pak Gubernur Anies Baswedan mengatakan semua warga itu mesti dipulihkan, apalagi secara hukum kami menang di pengadilan. Sampai sekarang kami belum ada pengakuan," kata Sandyawan lagi.

    Yang menjadi aneh, menurut Sandyawan, warga Bukit Duri eks penggusuran malah didata untuk kepentingan daftar pemilih untuk Pemilihan Umum 2019.


    "Mereka masuk semua, bahkan warga yang tidak tingal di situ dimasukin. Di alamat dulu yang sekarang sudah jadi jalan," katanya.

    Simak pula :
    DKI Masih Cari Lahan Shelter Warga Bukit Duri yang Menang Gugatan

    Kekecewaan dari Sandyawan berasal dari tidak jelasnya respon Pemerintah DKI Jakarta atas usul warga Bukit Duri. Para warga pemenang gugatan, kata Sandyawan, telah menunjukkan sebidang lahan yakni Wisma Ciliwung sebagai lahan pembangunan kampung susun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.