Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Anis Baswedan dikalungi kain sebagai cinderamata oleh warga saat menghadiri syukuran kemenangan warga Bukit Duri di lokasi gusuran pemukiman bantaran kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 9 Januari 2017. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menandatangani deklarasi Bukit Duri Bebas Penggusuran dan melakukan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur warga atas kemenangan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta H. Ramly H.I. Muhammad mengatakan calon Wagub DKI pendamping Gubernur Anies Baswedan harus punya motto "selendang Saidah".
"Pak Anies memiliki motto "selendang Saidah" yakni ketika ia melakukan kampanye di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Salah seorang ibu menggendong cucunya dengan selendang dan memberikan selendang itu pada Gubernur," ujarnya, di Jakarta, Jumat, 28 September 2018.
Ramly melanjutkan Ibu bernama Saidah itu memberikan selendangnya kepada Anies sebagai amanat untuk membuat keadilan di Jakarta.
"Tugas Pak Anies berat yakni memberikan keadilan. Rakyat kalau sudah merasa adil maka tidak akan ada lagi permasalahan. Itu kuncinya," kata anggota DPRD DKI dari Partai Golkar tersebut.
Pada saat ini, bursa cawagub DKI dihiasi oleh beberapa nama. Termasuk politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ramly menilai nama-nama yang masuk ke bursa cawagub DKI kurang dikenal masyarakat dan belum memiliki rekam jejak yang cukup bagus untuk menjadi wakil gubernur kelak.
Ditanya mengenai prosedur pencalonan wakil gubernur, DPRD DKI akan mengikuti alur yang berlaku. Termasuk soal pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik yang pernah terjerat kasus korupsi.
"Saya ikut Undang-undang, kalau aturan tidak bisa ya tidak bisa, begitu juga sebaliknya. Ini negara hukum," ujarnya.
Menurut Ramly, calon pendamping yang cocok untuk Anies Baswedan selain memiliki motto yang sama, juga harus warga asli DKI. Namun bukan sembarang warga asli, melainkan yang selama ini bermukim di sekitar daerah pemerintahan, seperti Jakarta Pusat.
Alasannya, agar ke depannya Wagub DKI itu dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dan melakukan pembangunan. "Kalau warga asli, pasti sangat lekat dengan pembangunan di wilayah itu," ujar anggota DPRD DKI itu.
