Permintaan ini disampaikan Anies yang mengeluh kerepotan menghadiri beberapa agenda, khususnya agenda di luar Balai Kota DKI Jakarta. Namun untuk kegiatan internal, mantan Menteri Pendidikan tersebut tidak merasa terganggu kinerjanya.

Anies menyebut pengambilan keputusan mengenai sebuah kebijakan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tetap menjadi tanggung jawabnya.

“Kan ada deputi, ada asisten, jadi secara pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI tidak ada masalah. Toh, semuanya keputusan dan tanda tangan selama ini ada pada gubernur,” ujarnya.

Meski demikian, Anies Baswedan kerepotan menghadiri rapat-rapat eksternal, khususnya yang digelar oleh kementerian atau lembaga terkait. Ketika dulu masih ada Sandiaga Uno, Anies mengungkapkan dirinya lebih leluasa karena bisa mendisposisikan untuk menghadiri rapat atau acara lain ke wagub.

Apalagi, banyak kegiatan eksternal misalnya pertemuan dengan pemerintah pusat atau pihak luar yang mengundang Pemprov DKI. Salah satunya, ketika harus hadir rapat koordinasi penyelenggaraan Asian Para Games 2018.

Tanpa Wagub DKI, Anies Baswedan mengeluh harus membagi waktu untuk menghadiri rapat yang berada di level menteri atau kabinet karena undangan itu tidak bisa diwakilkan kepada bawahannya.

Bila yang datang Gubernur atau Wagub DKI, maka mereka akan duduk di barisan yang sama dengan para menteri. “Kalau yang datang Sekda, duduknya di barisan belakang, tidak bisa di barisan depan. Ya memang karena ada protokolnya. Kalau yang datang gubernur atau wagub, protokolnya sama," kata Anies Baswedan.

Baca: Bursa Pengganti Sandiaga, Jejak Alotnya Calon Wagub DKI Jakarta

Namun hingga kini PKS dan Gerindra belum sepakat soal sosok yang akan mendampingi Anies memimpin Ibu Kota. PKS sudah memiliki dua nama yang akan diajukan sebagai kandidat wagub yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sementara itu, DPD Gerindra DKI mengusung ketuanya, Muhammad Taufik, sebagai calon pengganti Sandiaga Uno.