TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ambil pusing dengan kritik pedas yang dilontarkan warganet di media sosial. Sebab menurut dia, sebagian besar kritik dari warganet itu tidak memiliki dasar.

Baca: Tak Gubris Kritik, Ini Alasan Anies Baswedan Bikin Pergub Membaca

"Saya ini pejabat publik, jadi harus lihat apa kata publik. Tapi kalau ada kritik yang uninform, saya enggak perlu khawatir," ujar Anies saat menerima tim dari Koran Tempo dan Tempo.Co dalam sebuah wawancara eksklusif di Balai Kota, Senin 15 Oktober 2018.

Anies tetap menghargai kritik yang memiliki dasar. Sebab dari kritik itu ia bisa melihat apa yang perlu dikoreksi dan diperbaiki.

Ia mencontohkan kritik tentang program kepemilikan rumah tanpa uang muka atau lebih populer dengan sebutan DP nol rupiah. Sekarang Anies menamakan program ini Solusi Rumah Warga atau SAMAWA.

Sebelum program itu diluncurkan, kata Anies, banyak yang mengkritiknya di media sosial. Namun dia bisa membuktikan dengan meluncurkan program itu pada 12 Oktober lalu. "Kami ini ahli. Ahli mengecewakan orang-orang pesimistis," ujar Anies.

Kritik lain yang tak mendasar, kata Anies, datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Di hasil survei yang dilakukan LBH Jakarta selama Januari 2017 hingga September 2018, disebutkan masih ada penggusuran paksa yang terjadi selama Anies menjabat gubernur.

Hasil survei itu tentu bertolak belakang dengan janji Anies saat kampanye yang tak akan melakukan penggusuran secara paksa. Anies beranggapan LBH sedang mengkritik imajinasi sendiri.

Baca: Pengamat Transportasi Ramai-ramai Kritik Becak Anies Baswedan

"Teman-teman di LBH suka dengan imajinasi, termasuk waktu saya buat Badan Reklamasi dan dibilang akan melanjutkan reklamasi, itu LBH yang bilang. terbukti tidak? tidak terbukti," ujar Anies Baswedan. Ia bahkan mempertanyakan soal sumber data penggusuran yang diambil oleh LBH.