Alasan PKS Tagih Janji Gerindra Soal Calon Wagub DKI Jakarta

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 29 Oktober 2018 18:25 WIB

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno memeluk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah membacakan surat pengunduran diri sebagai wakil Gubernur di Balai Kota, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. Sandiaga membacakan surat pengunduran diri dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menagih janji Partai Gerindra sehubungan dengan posisi wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kedua petinggi partai sedari awal telah menyepakati Sandiaga Salahuddin Uno bakal digantikan oleh kader PKS.

"Kami menagih janji Gerindra," kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Oktober 2018.
Baca : Wagub DKI Kosong 2 Bulan, Mendagri Minta Pemilihan Dipercepat

Suhaimi meminta Gerindra komitmen dengan janjinya. Sebab, dua pimpinan partai setuju memberikan kursi wakil gubernur kepada PKS. "Pimpinan pusat sudah mengatakan itu haknya PKS," ujar Suhaimi.

Karena itulah, Suhaimi berharap, Gerindra setuju agar dua nama calon wakil gubernur DKI berasal dari kader PKS. Dua nama itu, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto.

Menurut Suhaimi, PKS ingin menjaga komitmen tersebut. Dia ingin Gerindra tak mencederai komunikasi politik dua partai yang berkoalisi dalam pemilihan presiden 2019.

Advertising
Advertising

Suhaimi berujar, PKS dan Gerindra sepakat kursi wakil gubernur Jakarta bakal diisi oleh kader PKS. Hal ini mengingat keputusan koalisi untuk mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan kader Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno maju pemilihan presiden 2019.

"Jangan biasakan komunikasi politik koalisi yang komitmen kemudian dibongkar di bawah. Itu tidak bagus," ujar dia.

Kursi wakil gubernur Jakarta kosong sejak Sandiaga Uno memilih mendampingi Prabowo dalam pemilihan presiden 2019. Adapun PKS dan Gerindra mendukung pasangan tersebut.
Simak juga :
Detik-detik Lion Air JT 610 Jatuh, KNKT: Pilot Minta RTB di Ketinggian 2000 Kaki

Dua partai ini juga mengusung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. Karena itu, PKS dan Gerindra berhak menentukan siapa pengganti Sandiaga.

Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana menyebut, PKS dan Gerindra telah menyepakati dua nama untuk dicalonkan Wagub DKI. Namun, dia masih merahasiakan sosok calon pendamping Anies Baswedan itu.

Berita terkait

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

10 jam lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

13 jam lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

15 jam lalu

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

17 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

19 jam lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

19 jam lalu

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

21 jam lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya