Seorang anak memegang poster saat aksi damai 505 untuk meminta hukuman maksimal kepada Gubernur DKI Jakarta Ahok di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Indonesia, 5 Mei 2017. Poster berbunyi: Hukum penjara maksimal 5 tahun. REUTERS/Beawiharta
TEMPO.CO, Jakarta -I Wayan Sudirta, pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan kembali latar belakang dan fakta hukum yang menjerat kliennya. Wayan menanggapi pernyataan musikus kini kader Gerindra, Ahmad Dhani, yang tidak ingin dituntut sama atau lebih berat daripada Ahok—obyek yang didakwakan menjadi sasaran ujaran kebenciannya.
Menurut Wayan, apa yang dialami dan dijalani Ahok banyak terjadi setelah Perang Dunia II. Wayan merujuk banyak orang dihukum bukan karena bersalah tapi akibat tekanan politik. Ini yang disebutnya dialami mantan Gubernur Jakarta tersebut.
“Kasus Ahok pun pada suatu hari akan terbongkar 10, 20, 50, 100 tahun nanti bahwa dia tidak bersalah, setelah kondisi politik normal,” tuturnya, Selasa 6 November 2018.
Wayan mencontohkan saat kuasa hukum Ahok ingin banding atas vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Mei 2017 lalu, kisruh politik dan kegaduhan di masyarakat membayangi. Menurut kuasa hukum, Ahok lalu memilih berkorban demi kepentingan bangsa dengan menjalani hukuman.
Pernyataan itu senada dengan yang diungkap adik Ahok, Fifi Letty Indra. “Ahok bukan penista agama tetapi trial by mob, dipaksakan,” ujarnya.
Ahok divonis bersalah untuk tuduhan penistaan agaman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Mei 2017. Ahok dihukum penjara selama dua tahun, lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara selama setahun dengan masa percobaan dua tahun.
Vonis dan tuntutan itu diungkit kembali oleh Ahmad Dhani dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018. Ahmad Dhani menjadi terdakwa ujaran kebencian terhadap Ahok dan dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pada Senin 19 November 2018.
