TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan ihwal penyelenggaraan kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang saat ini tengah dipersoalkan oleh kepolisian.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Uang Rp 2 M karena Harga Diri

Ide kemah pemuda itu dicetuskan pertama kali oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada September 2017. "Pak Imam Nahrawi itu mengundang saya lewat telefon untuk ke rumah beliau, untuk diskusi,” kata Dahnil di Polda Metro Jaya, Jumat malam, 23 November 2018.

Saat Dahnil tiba di rumah Imam, di sana sudah ada Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Quomas. Mereka pun berdiskusi ihwal kekhawatiran Imam terkait adanya potensi konflik horizontal dengan isu-isu anti-Pancasila, intoleransi, serta tudingan pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi anti-Islam, serta kriminalisasi ulama. Imam, kata Dahnil, kemudian meminta saran untuk membuat situasi menjadi lebih kondusif.

Dari situ tercetuslah rencana menggelar acara yang difasilitasi oleh Kemenpora dengan melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Dahnil tak langsung mengiyakan. Ia mengatakan perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan seluruh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah.

Dahnil belakangan menerima tawaran itu. "Bapak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) menyampaikan, 'terima saja tapi tetap hati-hati. Kami takut kalian dikerjai.' Kira-kira begitu," ujar Dahnil.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani akhirnya ditunjuk sebagai ketua penyelenggara kegiatan bersama GP Ansor dan Menpora yang berlangsung di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, pada 16-17 Desember 2017. Fanani kemudian mengajukan proposal dana ke Kemenpora untuk memobilisasi peserta sebesar Rp 2 miliar, sementara GP Ansor mengajukan Rp 3,5 miliar.

Baca: Dugaan Korupsi Acara Kemah, Polisi Jadwalkan Periksa Dahnil Anzar

Dahnil Anzar mengatakan, ia menyetujui tawaran Menpora semata-mata untuk membantu mendinginkan suasana serta mencegah tuduhan miring terkait isu keagamaan yang dilontarkan ke pemerintahan Jokowi. Namun, dengan munculnya dugaan korupsi ini, ia merasa kecewa lantaran pihaknya yang paling disudutkan.