TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah partainya telah mempengaruhi Fraksi Golkar dan Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, untuk menolak calon Wagub DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Masak partai lain bisa digerakkan oleh kami. Partai punya kebijakan sendiri-sendiri. Itu aneh saja. Partai kebijakan yang sangat strategis, nggak mungkin bisa dilobi," kata Taufik di DPRD, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018 tentang bursa Wagub DKI.

Baca: Bursa Wagub DKI dari PKS, Agung: Saya Tidak Bersaing dengan Syaikhu

Taufik mengatakan, penolakan calon wagub dari PKS merupakan hak masing-masing fraksi di DPRD DKI yang tak bisa ditawar. Dia membantah isu yang mengatakan ikut mengintervensi keputusan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Asraf Ali mengatakan partainya menolak dua calon yang diajukan PKS, sebab Syaikhu dan Agung bukan berasal dari Jakarta. Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil juga berpendapat serupa.

"Dua orang ini memahami nggak permasalahan di Jakarta? Karena Bang Asraf bilang, 'Saya saja nggak kenal dengan dua orang ini'. Ini Golkar saja partai lama, apalagi Hanura yang baru," kata Veri kemarin.

Lebih lanjut, soal uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang sampai saat ini belum berjalan, Taufik menjelaskan hal itu merupakan mekanisme wajib di Gerindra saat ada calon yang akan maju.
Simak juga :
Masuk Bursa Wagub DKI, Erwin Aksa Kaget dan Berharap Sama Anies

Soal tugas mengenalkan calon wagub ke fraksi DPRD, Taufik menegaskan hal itu merupakan kewajiban kandidat. "Tugas kami mencalonkan dua calon dari PKS, dari hasil fit and proper test, udah," kata dia.

Taufik juga tak ingin berandai-andai, jikalau dua calon Wagub DKI yang diajukan PKS gugur alias ditolak oleh DPRD. Ia mengatakan masih akan melihat hal itu nanti saat pemilihan sudah berjalan.