TEMPO.CO, Jakarta - Perpanjangan sistem ganjil genap di DKI Jakarta hingga 2019 akan diputuskan besok, Kamis 27 Desember 2018.

Baca: Alasan Anies Cermati Dampak Ekonomi Perpanjangan Ganjil Genap

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko menyatakan rapat evaluasi dan usulan perpanjangan sistem ganjil-genap akan diputuskan setelah DKI menerima masukan dari berbagai pihak.

"Besok akan diputuskan lanjut tidaknya," kata Sigit di lapangan Monas pada Rabu, 26 Desember 2018.

Sigit mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menandatangani peraturan gubernur yang baru bila ganjil genap diperpanjang hingga 2019. Peraturan Gubernur DKI Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap mengatur ganjil genap berakhir 31 Desember 2018.

Diskusi antar instansi yang berwenang dalam kebijakan ini sudah memberikan opsi kepada pemerintah daerah. Instansi yang dimaksud, yakni Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan para ahli.

Hasil diskusi berbagai instansi itu cenderung ingin ganjil genap berlanjut untuk mengatasi kemacetan di DKI. Namun mereka menyarankan ada modifikasi sehubungan dengan pelaksanaan ganjil genap.

"Termasuk juga kemungkinan-kemungkinan perluasan kawasan pemberlakukan ganjil genap," ujar Sigit.

Menurut dia, usulan perpanjangan ganjil genap mempertimbangkan adanya peningkatan pengguna transportasi umum. Sebelumnya, Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mengusulkan ganjil genap diperpanjang paling lambat hingga akhir tahun depan.

Baca: BPTJ: Tahun 2019, Ada ERP di Perbatasan DKI Jakarta

Bambang mengatakan perpanjangan waktu penerapan ganjil genap diperlukan untuk menunggu electronic road pricing atau ERP. "Kita tidak boleh ada kekosongan kebijakan, harus move on. Kalau tidak ganjil genap harus ada kebijakan apa, jangan ganjil genap tidak, ERP belum jalan," kata Bambang di Hotel Alila Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.