Dari kiri: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disaksikan Gubernur Banten Wahidin Halim, sebelum rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. Pembangunan angkutan massal ini meliputi pembangunan; Bus Priority (Busway), LRT (Light Rail Transit), MRT (Mass Rail Transit), dan Angkutan Sungai. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun banyak lahan parkir di dekat stasiun LRT dan MRT, yang terletak di kawasan pinggiran Jakarta. Anies berharap pembangunan kawasan park and ride itu menjadi solusi mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Kami perlu membangun banyak lahan parkir yang tak hanya dibangun di DKI, tapi juga dibangun di luar jakarta," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.
Anies menerangkan lahan parkir di kawasan pinggiran Jakarta akan bertarif murah, sedangkan untuk lahan parkir di dalam kota tarifnya akan dinaikkan. Dengan strategi tersebut, Anies berharap masyarakat yang setiap hari keluar masuk Jakarta akan beralih menggunakan transportasi umum.
Sebelumnya, Anies mengatakan saat ini kerugian yang ditimbulkan kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun. Anies mengatakan data tersebut merupakan klaim Presiden Joko Widodo.
Melihat besarnya potensi kerugian akibat padatnya kendaraan di Ibu Kota, Jokowi menyerahkan pengelolaan transportasi Jabodetabek kepada DKI agar sistem pengelolaannya lebih sederhana dan DKI memiliki kewenangan lebih luas. Jokowi juga menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai koordinator pengelolaan transportasi di Jabodetabek.
Jokowi memberikan arahan itu saat menggelar rapat pimpinan terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019 bersama Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dengan kewenangan mengelola transportasi Jabodetabek, selain membangun banyak park and ride di pinggiran Jakarta, Anies Baswedan akan mengelola jalan nasional di Jabodetabek yang jumlahnya mencapai 38 ruas. Selain itu, ia berencana mengatur rute lalu lintas kendaraan umum di Jabodetabek, yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI.
