Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memasang papan peringatan di dekat gundukan tanah yang diduga tercemar limbah B3 di kawasan Marunda, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2018. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menemukan tujuh titik gundukan material diduga limbah B3 di sekitar kawasan Rusun Marunda pada akhir Desember 2018. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memeriksa 12 perusahaan minyak goreng yang beroperasi di wilayah Jakarta terkait temuan limbah B3 di Rusun Marunda.
Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan DKI Jakarta Mudarisin di Jakarta, Rabu, mengatakan ada lima perusahaan di Jakarta Utara dan selebihnya berlokasi di Jakarta Timur.
"Kemarin sudah turun dan hari ini pun turun. Tim dari utara turun dan ke Jakarta Timur pun sudah turun," ujar Mudarisin, Rabu 9 Januari 2019.
Tumpukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut diduga berjenis Spent Bleaching Earth (SBE) yang merupakan limbah dari proses pengolahan minyak goreng.
Anak-anak bermain di tumpukan pasir limbah B3 di sekitar Rusun Marunda, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. TEMPO/Faisal
"Di DKI Jakarta ini ada 12 perusahaan yang melakukan pengolahan minyak goreng tetapi selalu kita lakukan pengawasan dan dari kemarin juga kita lakukan pengawasan intensif kepada perusahaan untuk melihat Spent Bleaching Earth (SBE) ini dibuang kemana," ujar Mudarisin.
Mudarisin mengatakan semua perusahaan yang menghasilkan SBE sudah bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin dan setiap tiga bulan melaporkan manifesnya.
"Kita juga telusuri lebih jauh pihak ketiganya itu, karena pihak ketiga itu ada yang sifatnya hanya pengangkut. Khawatir nanti bisa saja harusnya dibuang ke mana tapi nanti di tengah jalan terjadi sesuatu seperti ini," kata Mudarisin.
Limbah B3 di Rusun Marunda itu dibeli warga Rp 200 ribu per truk untuk menguruk tanah, namun mereka tidak tahu jika benda itu adalah limbah B3 sisa industri minyak goreng. Kabid Gakkum LH DKI Mudarisin mengatakan, menurut pasal 103 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 101 tahun 2014, pelanggarnya terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda maksimal tiga miliar.
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
9 hari lalu
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.
