TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut subsidi parkir PNS di lapangan parkir IRTI Monas, lapangan parkir DPRD DKI menjadi penuh. Padahal, keputusan Anies mencabut subsidi tersebut agar PNS menggunakan kendaraan umum untuk bekerja.

"Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi, bukan berarti parkir di DPRD. Itu parkir untuk anggota dewan untuk pegawai dewan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Anies mengatakan pihaknya akan memikirkan kebijakan yang komprehensif agar PNS benar-benar menggunakan kendaraan umum dan tak menggunakan lahan parkir dewan yang tak berbayar atau gratis.

Pada Desember 2018, Anies Baswedan mengungkapkan rencananya mencabut tarif parkir murah untuk PNS di Lapangan IRTI, Monas, per 1 Januari 2019. Sebelumnya, tarif parkir untuk PNS Pemprov DKI di wilayah itu adalah Rp68.000 per bulan atau Rp2.000 per hari. Tarif itu jauh lebih murah dibanding tarif parkir untuk masyarakat umum yang jumlahnya mencapai Rp2.000 per jam.

Dengan tarif murah itu, menurut Anies, Pemprov DKI telah mengajarkan hal yang salah kepada para PNS. Menurut Anies para PNS yang berkantor di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan memiliki banyak akses kendaraan umum, tapi justru biaya parkirnya sangat murah.

Sejak subsidi parkir dicabut pada awal tahun ini, PNS DKI tetap tidak beralih ke kendaraan umum. Mereka memilih memarkir kendaraannya di DPRD DKI secara gratis.

Dari pantauan Tempo di lapangan parkir motor DRPD pada Rabu pagi kemarin, ratusan sepeda motor terlihat memadati lahan parkir di basement Gedung DPRD. "Penuh banget, dari Senin kemarin penuh. Padahal biasanya nggak pernah begini," ujar Wildan, 25 tahun, seorang pekerja harian di DPRD DKI.