Guru Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, Catatan FSGI untuk Sekolah

Minggu, 13 Januari 2019 13:42 WIB

Tersangka penyebar hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos berinisial MIK (tengah) menutupi wajahnya ketika digelandang polisi menuju mobil tahanan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019. MIK dijerat dengan UU ITE terkait ujaran kebencian juga penyebaran hoax, yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo prihatin terhadap MIK, 38 tahun, yang membikin dan menyebarkan berita bohon atau hoaks tentang tentang 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

Baca juga: Guru Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, Ini 3 Poin Imbauan FSGI

Agar kasus guru hoaks 7 kontainer surat suara tidak terulang, FSGI mengimbau para kepala sekolah agar mengawasi guru saat mengajar di ruang kelas. Kepala sekolah juga wajib memastikan bahwa guru di sekolahnya tidak terlibat politik praktis.

"Sedangkan untuk siswa, sebaiknya tidak takut melaporkan kepada kepala sekolah jika ada guru yang berkampanye," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 13 Januari 2018.

Guru yang berpolitik praktis, ujar Heru, dikhawatirkan bakal mempengaruhi pilihan politik siswanya. Selain itu, mengarahkan murid untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Advertising
Advertising

Selain itu, FSGI menekankan harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara siswa, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua, untuk mengantisipasi munculnya guru yang berpolitik.

Tak hanya kepada sekolah, Heru mengatakan FSGI turut meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi pelatihan khusus kepada guru.

FSGI meminta guru tidak hanya dibekali pelatihan teknis administratif dan kurikulum. Namun juga pendidikan untuk berpikir kritis.

Namun, ujar Heru, sekolah agar bijak dalam mengawasi gurunya yang bermain media sosial, apalagi pasca-terbitnya Undang-undang nomor 11 Tahun 208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sejak saat itu, Heru menambahkan, banyak pihak tidak bijak menggunakan sosial media dan akhirnya terjerat perkara undang-undang tersebut.

Perkara yang mendera MIK itu bermula dari cuitannya di Twitter. Melalui akun @chiecilihie80, MIK menyebarkan kabar tentang tujuh kontainer berisi 80 juta surat suara di Tanjung Priok. Tulisan itu ditujukan kepada koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca juga: Wali Kota Jakarta Selatan: Subuh Berjemaah Tak Pakai Anggaran

"DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS. HAYO PADI MERAPAT PASTI DARI TIONGKOK TUH,” tulis MIK. Polisi menyertakan bukti tangkapan layar kicauan itu disertai rekaman suara saat membekuk MIK.

Kepada polisi, MIK mengaku mengunggah cuitan hoaks 7 kontainer surat suara untuk memberi informasi kepada kubu pasangan calon nomor urut 02. Dengan alasan itu polisi kemudian menelusuri relasi MIK dengan tim sukses salah satu pasangan calon presiden.

Berita terkait

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

4 hari lalu

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

FSGI prihatin karena masih tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dalam perayaan hardiknas 2024

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

32 hari lalu

Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.

Baca Selengkapnya

FSGI Dukung Kebijakan Pramuka Tidak Lagi Jadi Eksktrakurikuler Wajib di Sekolah

35 hari lalu

FSGI Dukung Kebijakan Pramuka Tidak Lagi Jadi Eksktrakurikuler Wajib di Sekolah

Sekretaris Jenderal FSGI mendukung kebijakan yang tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib.

Baca Selengkapnya

Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

6 Maret 2024

Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

FSGI menolak pendanaan makan siang gratis yang diusulkan menggunakan Dana BOS

Baca Selengkapnya

Kisruh Soal Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan

6 Maret 2024

Kisruh Soal Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang berusaha diwujudkan pemerintahan sekarang mengundang berbagai reaksi. Apa kata Faisal basri dan FSGI?

Baca Selengkapnya

FSGI Tolak Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Anggarannya Tak Cukup: Rp 450 T Vs 59,4 T

4 Maret 2024

FSGI Tolak Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Anggarannya Tak Cukup: Rp 450 T Vs 59,4 T

FSGI menilai akan banyak kerugian yang dirasakan sekolah maupun guru honorer, jika skema pendanaan makan siang gratis untuk siswa memakai dana BOS.

Baca Selengkapnya

Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

4 Maret 2024

Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

FSGI Minta Pemerintah Lakukan Kajian Akademik Soal Program Makan Siang Gratis

4 Maret 2024

FSGI Minta Pemerintah Lakukan Kajian Akademik Soal Program Makan Siang Gratis

FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis dan memetakan sekolah yang memerlukannya.

Baca Selengkapnya

Rencana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran yang Bikin Cemas Pendidik

4 Maret 2024

Rencana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran yang Bikin Cemas Pendidik

Program kerja Prabowo-Gibran berupa makan siang gratis untuk pelajar sudah membuat heboh, bahkan sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

FSGI Tolak Alokasi Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Sebut Pemerintah Gagal Paham

4 Maret 2024

FSGI Tolak Alokasi Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Sebut Pemerintah Gagal Paham

FSGI menilai rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal paham soal tujuan kebijakan dana ini.

Baca Selengkapnya