Vonis Inkrah, Mandala Shoji Jadi Buruan Jaksa

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 25 Januari 2019 15:08 WIB

Sidang putusan terhadap dua calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Mandala Shoji dan Lucky Andriani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 18 Desember 2018. TEMPO/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Jakarta Pusat bakal menjemput artis Mandala Shoji. Caleg dari PAN untuk DPR RI itu telah divonis bersalah dalam perkara pelanggaran pidana pemilu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca:
Pelanggaran Pemilu, Ini Dua Vonnis Bersalah Mandala Shoji

"Keputusan kasus hukum Mandala sudah berkekuatan tetap. Jadi harus dieksekusi," kata Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Halman Muhdar saat dihubungi, Jumat 25 Januari 2019.

Halman menuturkan PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tiga bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan kurungan pada 18 Desember 2018. Mandala yang tidak terima hasil vonis tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 20 Desember 2018.

Banding yang diajukan Mandala, kata Halman, sudah ditolak pada 31 Desember 2018. Karena sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, Jaksa pun diamanatkan untuk mengeksekusi Mandala sejak Senin, 21 Januari 2019. "Mandala harus mempertanggungjawabkan tindakannya."

Advertising
Advertising

Baca:
Mandala Shoji Ajukan Banding Atas Dua Vonis Langgar Aturan Pemilu

Bawaslu dan penyidik Gakkumdu, kata Halman, telah mendampingi jaksa untuk mengeksekusi putusan pengadilan. Namun, hingga saat ini Mandala belum bisa ditemui. "Kami sudah mencoba mendatangi rumahnya. Tapi yang bersangkutan tidak ada."

Dalam perkara yang sama, hakim juga memvonis bersalah caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN Lucky Andriyani. Sebab, saat itu, Lucky ikut dalam kegiatan Mandala membagikan kupon umrah kepada warga di kawasan Jakarta Pusat.

Baca:
Mandala Shoji Divonis 3 Bulan Penjara, Tangis Istri Meledak

Sedang Mandala Shoji juga divonis bersalah untuk perkara sejenis di PN Jakarta Selatan, Senin, 21 Januari 2019. Hukuman yang diputuskan sama: tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan kurungan.

KOREKSI:
Artikel ini telah diubah, Jumat, 25 Januari 2019, pulul 17.16 WIB, untuk mengubah keterangan dalam alinea ketiga. Terima kasih.

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

16 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

17 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

21 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

23 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

3 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

6 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya