Bawaslu Jaksel Lacak Penyebar Tabloid Pembawa Pesan, Ini Isinya

Jumat, 1 Februari 2019 07:46 WIB

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi menujukan Tabloid bernama 'Pembawa Pesan' yang diketahui tersebar di Jakarta Selatan di Bawaslu DKI, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta menemukan sejumlah paket dan tabloid Pembawa Pesan yang beredar di Jakarta Selatan, tapi belum bisa memastikan apakah tabloid itu melanggar aturan kampanye atau tidak.. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Jakarta Selatan tengah menyelidiki munculnya tabloid Pembawa Pesan di Jakarta Selatan. Komisioner Bawaslu DKI, Ardhana Ulfa Azis, mengatakan timnya telah melacak asal-usul surat kabar itu melalui kantor redaksi yang tertera di dalamnya.

Baca: Bawaslu DKI Amankan Paket Kampanye dan Tabloid Pembawa Pesan

“Kami sudah sambangi kantornya kemarin, tapi tutup,” ujar Ardhana kepada Tempo, Kamis, 31 Januari 2019. Ardhana mengatakan tabloid tersebut beralamat di The Promenade Building, Warung Jati Barat, Jakarta Selatan.

Menurut penelusurannya, kantor tersebut digembok. Pihak keamanan setempat menyatakan kantor bekas surat kabar Pembawa Pesan ini sudah tidak beroperasi lagi. Aktivitas terakhir berdenyut pada 15 Januari 2019. Sedangkan setelah itu, kantor tersebut nyenyat tanpa penghuni.

Selain melacak kantor redaksi, Bawaslu Jakarta Selatan mengecek kronologi mencuatnya surat kabar. Tabloid Pembawa Pesan dilaporkan oleh sejumlah warga di dua kelurahan di Kecamatan Jagakarsa pada Ahad, 27 Januari 2019.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Puadi menujukan Tabloid 'Pembawa Pesan' yang tersebar di Jakarta Selatan saat berada di Bawaslu DKI, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019. Paket bahan kampanye tersebut dibagikan oleh kurir yang mengaku relawan caleg PDIP. TEMPO/Subekti.

Tabloid itu dikemas dalam paket diduga bahan kampanye dan beredar di dua kelurahan, yakni Cipedak dan Ciganjur. Beberapa kurir yang mengaku sebagai relawan mengantarkan paket-paket tersebut ke rumah penduduk.

Advertising
Advertising

Tiap-tiap kurir disebut kebagian jatah mengantar 50 paket. Sedangkan dalam paket itu, sudah terdapat nama dan alamat orang yang akan menerimanya. Selain berisi tabloid, paket ini memuat kalender, pulpen, dan petunjuk pencoblosan. Ada pula stiker caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Findri Puspitasari dari dapil VIII.

Ardhana mengatakan Bawaslu bakal menyelidiki apakah tabloid itu mencerminkan citra diri salah satu pasangan calon atau tidak. Juga, tergolong bahan kampanye atau bukan.

Dalam Pasal 30 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, benda yang termasuk bahan kampanye adalah selebaran (flyer), brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis. Sedangkan menurut Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, tabloid secara umum tak termasuk bahan kampanye.

Menurut pantauan Tempo di kantor Bawaslu DKI, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tabloid itu menampilkan halaman depan bergambar capres nomor urut 01, Joko Widodo. Terpampang judul utama "Bantu Presiden Lawan Hoaks, Fitnah, dan Kebencian".

Tabloid berisi sembilan halaman tersebut dicetak dengan ukuran setara F4. Seluruh halamannya berwarna. Pada halaman kedua, tim redaksi menampilkan foto dan pernyataan singkat sejumlah tokoh pendukung Jokowi. Di antaranya Buya Syafii Maarif, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Yeny Wahid. Ada pula Erifk Thohir, Luthfi bin Ali Yahya, dan Deddy Mizwar.

Halaman berikutnya memuat artikel berjudul "Terus Bekerja di Tengah Hujan Fitnah" disertai foto Jokowi sedang mengendarai sepeda motor di bawah hujan. Jokowi dikerumuni oleh warga berpakaian rumbai.

Halaman-halaman selanjutnya berisi sejumlah narasi keberhasilan Jokowi. Misalnya, mengembalikan Blok Mahakam dan Freeport.

Baca: Bawaslu DKI Antisipasi Peredaran Tabloid Indonesia Barokah

Pada lembar terakhir sekaligus halaman penutup, ditampilkan gambar drum bertuliskan 01 Jokowi Amin Indonesia Maju. Drum tersebut dihujani foto lembaran nomor rekening. Dua tangan menggenggam ponsel tercetak di atasnya. Ponsel ini menampilkan layar berisi tulisan ajakan donasi ke rekening tertentu. Tabloid Pembawa Pesan disusun oleh lima orang penulis, seorang editor foto, dan empat penata letak serta desain grafis.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

6 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya