TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan calon wakil gubernur atau cawagub harus bisa mengisi kelemahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu mampu berperan sebagai eksekutor.

Sebab, kata Syarif, gubernur bakal lebih banyak berperan menentukan kebijakan umum. "Maka peran wagub akan diisi dengan memikul beban lebih banyak sebagai eksekutor," kata Syarif saat dihubungi, Rabu, 6 Februari 2019.

Baca: Seleksi Cawagub DKI, Ini Lima Isu yang Tentukan Nasib 3 Kandidat

Menurut Syarif, wakil gubernur lebih banyak mengurus persoalan teknis. Selama lima bulan terakhir, ia megatakan Anies bekerja sendirian sehingga urusan teknis bertumpu pada keputusan gubernur.

Alhasil, menurut Syarif, program pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak tereksekusi lantaran perencanaan yang buruk. "Ya harapan kita wagub diberikan peran posisi yang lebih maksimal dalam kaitan percepatan," ujarnya.

Tak hanya itu, Syarif mengatakan ada masukan soal kelanjutan lelang konsolidasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengusaha yang jadi peserta focus group discussion (FGD) seleksi wakil gubernur mempertanyakan atensi pemda sehubungan dengan lelang konsolidasi itu.

Baca: Seleksi Cawagub DKI, Tokoh Jakarta Beri Masukan untuk Tim Panelis

Syarif pun mencontohkan soal serapan anggaran yang rendah karena kosongnya wagub. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 hanya 82,03 persen. Angka ini tak mencapai target Anies yang ingin serapan anggaran lebih dari 90 persen setiap tahunnya.

Kursi wagub DKI kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Tim penyeleksi hingga kini masih menyaring tiga calon wagub. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, hanya perlu memilih dua calon.

Nama yang terpilih akan diberikan kepada Anies untuk kemudian diserahkan ke anggota DPRD. Pemilihan akhir cawagub DKI ada di tangan anggota dewan yang dibahas dalam rapat paripurna.