TEMPO.CO, Jakarta - Jajaran elite Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan berkaitan dengan penetapan calon wakil gubernur atau cawagub DKI. Pertemuan itu rencananya digelar pada Senin, 18 Februari 2019.

"Pertemuan ini akan dihadiri lima orang dari Gerindra dan lima orang perwakilan PKS," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 17 Februari 2019.

Baca: Tak Mampu Putuskan Cawagub DKI, PKS-Gerindra Serahkan ke Prabowo

Syarif mengatakan pertemuan kedua perwakilan partai dengan Anies murni akan membahas mekanisme pemilihan calon wakil gubernur. Ketiga pihak itu bakal merembuk ihwal tata-tertib serta aturan-aturan yang hendak diterapkan dalam penentuan cawagub.

Selain itu, persamuhan akan membahas pembentukan panitia pemilihan cawagub DKI. Syarif menekankan perjumpaan kedua fraksi dengan Anies tak akan membicarakan soal kandidat.

Adapun kandidat nama cawagub DKI masih bakal menunggu surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Gerindra dan PKS. Surat rekomendasi dari DPP ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Surat rekomendasi menjadi tidak sah bila tidak diteken dan diketahui oleh pimpinan partai di tingkat nasional.

Baca: Bakal Dampingi Anies, Dua Cawagub DKI Genggam Buku Kebijakan Ahok

Setelah surat rekomendasi terbit, dua nama cawagub baru akan diserahkan ke Anies. Adapun kursi cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno telah menjadi hak PKS. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara PKS dan Gerindra.

Dalam proses pencalonan, PKS menyorongkan tiga nama. Mereka adalah Ketua DPW PKJ Jawa Barat sekaligus mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu; Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto; serta Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Ketiganya telah mengikuti rangkaian tes uji coba kelayakan atau fit and proper test. Sedianya, kandidat cawagub DKI yang mengerucut menjadi dua nama telah diserahkan ke Anies pada 11 Februari namun jadwal itu molor.