TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menaruh perhatian terhadap proyek permukiman Meikarta yang sedang dibangun di Cikarang, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ia khawatir mega proyek tersebut akan mengganggu kualitas air Sungai Citarum yang merupakan sumber air baku Jakarta.

"Ini jadi perhatian bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena di sana ada rencana proyek pembangunan proyek perumahan yang sangat besar, Meikarta," kata Anies di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.

Baca: Anies Sebut Orang Miskin Bayar Air Lebih Mahal dari Orang Makmur

Anies mengatakan posisi proyek perumahan Meikarta berdekatan dengan aliran air barat yang melewati Kalimalang, Jakarta Timur. Munculnya permukiman di kawasan itu, kata dia, dapat meningkatkan potensi pencemaran air dari sungai Citarum.

Saat ini, kata Anies, sungai Citarum yang mengalirkan air ke Waduk Jatiluhur yang menyokong kebutuhan air minum masyarakat Jakarta hingga 81 persen. Sedangkan sebanyak 13 persen didapat dari pembelian air curah dari PDAM Tirta Kerta Raharja. Hanya 6 persen kebutuhan air lokal yang yang dapat dipenuhi dari Kali Krukut dan Kali Pesanggrahan.

Baca: Seminar Sungai Citarum: BPK Sindir Ridwan Kamil, Puji Anies

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya memaparkan hasil evaluasi kinerja pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam pengelolaan dan pengawasan sungai Citarum. Dari hasil evaluasi itu, terlihat juga tingkat pencemaran Citarum berada di atas ambang batas.

Anggota IV BPK Rizal Djalil memaparkan tingkat pencemaran sungai Citarum disebabkan banyak faktor, antara lain limbah hewan ternak dan industri. "Kondisi di hulu, menurut pakar lingkungan, juga ada kesalahan jenis tanaman. Jadi kegiatan tani di hulu tak menerapkan kaidah yang benar," ujarnya.

Anies pun berharap kualitas sungai Citarum tetap jadi sumber air baku yang aman. "Kami berharap ini bisa menjadi supply yang aman, makanya kami berharap tidak ada gangguan di jalan," kata dia. Adapun saat ini, proyek pembangunan Meikarta tetap berjalan meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah membongkar suap yang dilakukan pengembang terhadap pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi.