TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyayangkan pernyataan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi yang menyebut bahwa Kota Bekasi macet.

Pernyataan itu diungkapkan setelah dilantik menggantikan Tb. Iman Ariyadi yang tersandung kasus koruspi pada Rabu, 20 Februari 2019.
Baca : Jalan Rusak Parah di Kalimalang Bekasi Diperbaiki, Kapan Selesai?

"Saya mendesak Wali Kota Cilegon meminta maaf kepada pemerintah dan warga Kota Bekasi," ujar Ariyanto di Bekasi, Kamis, 21 Februari 2019.

Sebagai legislator, dia mengaku tersinggung pernyataan tersebut karena dianggap mendiskreditkan Kota Bekasi sebagai daerah paling macet. "Saya pribadi sangat tersinggung dan menyayangkan statemen yang mendeskreditkan Bekasi," tutur Ariyanto.

Sebelumnya, Edi yang baru dialntik menggantikan Tb. Iman Ariyadi karena tersangkut korupsi berkeinginan untuk membangun infrastruktur Kota Cilegon sebesar-besarnya. Tapi, dalam pernyataannya kepada wartawan di Cilegon Edi menyinggung Bekasi yang dinilainya tidak membangun infrastruktur yang besar sehingga terjadi kemacetan.

"Kita akan minta flyover, itu kewenangan pusat atau provinsi. Jangan kayak Bekasi, kasihan macet," ujar Edi.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tak mempersoalkan pernyataan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi. Justru Rahmat mengakui di wilayahnya masih terjadi kemacetan akibat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

"Untuk mengurangi kemacetan, ada empat proyek strategis nasional di Bekasi," kata dia.
Simak pula :
Permintaan Kartu Identitas Anak Tinggi, Kota Bekasi Pinjam Blanko

Proyek strategis nasional yang melintasi Kota Bekasi itu, diantaranya pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT), Tol Jakarta-Cikampek II elevated, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Dampak dari pembangunan itu, jalan arteri menjadi padat akibat limpasan dari tol seperti di Jalan Kalimalang.