Setelah Dikecam Anies, Ini Janji Pengurus Apartemen Lavande

Senin, 25 Februari 2019 05:52 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai berdialog dengan warga apartemen Lavande, Jakarta Selatan, Senin malam, 18 Februari 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Lavande telah datang memenuhi panggilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI. Ini adalah buntut dari kecaman Gubernur Anies Baswedan terhadap pengembang di apartemen yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tersebut.

Baca berita sebelumnya:
Warga Apartemen di Jakarta Kompak Keluhkan Intimidasi P3SRS

Pengembang dianggap memperlakukan warga penghuni secara tidak adil lewat pengelolaan yang tidak transparan dan penetapan iuran yang sewenang-wenang. Pengembang dianggap mengabaikan pergub yang sudah dibuat Anies dan diultimatum untuk mematuhinya dalam tiga bulan ke depan.

Anies datang ke Apartemen Lavande dan menyatakan menantang pengembangnya itu pada Senin malam 18 Februari 2019. Adapun pengurus penuhi panggilan ke Dinas Perumahan pada Jumat 22 Februari. Pengurus yang datang adalah Ketua P3SRS Apartemen Lavande, Hardi Saputra Purba, dan empat anggotanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (berbaju batik) saat berdialog dengan warga apartemen Lavande, Jakarta Selatan, Senin malam, 18 Februari 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

Advertising
Advertising

"Kami telah menegur secara langsung para pengurus apartemen itu sekaligus memintai keterangan," kata Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta Meli Budiastuti, dalam pesan pendek pada Sabtu malam, 23 Februari 2019.

Baca berita sebelumnya:
Di Aparteman Lavande, Anies Tantang Pengembang: Mau Kuat-kuatan?

Kala dipanggil, Meli mengatakan para pengurus telah mengakui kesalahannya. Sedangkan Hardi, yang berlaku sebagai ketua, melontarkan janji akan membenahi kepengurusannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pergub Nomor 132 Tahun 2018. Pergub di antaranya mengatur waktu pembentukan dan keanggotaan P3SRS.

Pengurus P3SRS Apartemen Lavande disebutkan pula berjanji akan melakukan asistensi ke dinas. Selain memenuhi saran untuk segera bertemu dengan para penghuni unit apartemen. “Kalau masalah belum selesai, akan dilakukan pemilihan ulang pengurus dan pengawas P3SRS,” tutur Meli.

<!--more-->

Dinas Perumahan selanjutnya akan menerbitkan surat teguran bertingkat SP-1, SP-2, dan SK Gubernur DKI bila pengurus belum mematuhi aturan yang tertuang dalam Pergub. Sanksi yang akan dikenakan ialah pencabutan akta pengesahan P3SRS yang telah berbadan hukum.

Baca:
Kuasai Apartemen, Pengembang Dituding Gunakan Pengurus Boneka

Hingga berita ini diturunkan, Hardi belum memberikan keterangannya. Termasuk ketika dicoba ditemui di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Saat dihubungi Tempo, ponsel Hardi tidak aktif. Pesan yang dikirim pun tak berbalas.

Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Warga Apartemen Lavande, Charli Novitriyanto, mengungkap adanya intimidasi oleh pengurus P3SRS. Salah satunya, pengurus P3SRS pernah memberlakukan kenaikan tarif iuran pengelolaan lingkungan (IPL) selama tiga kali setahun pada 2016 . Warga yang protes dan tak mau membayar iuran, yang ditakar nilainya tak wajar itu, lantas diputus aliran listrik dan airnya.

Penampakan luar Apartemen The Lavande Residence di Tebet, Jakarta Selatan. TEMPO/Francisca Christy Rosana

Charli juga menduga ada permainan di tubuh pengurus P3SRS. Sebab, tidak semua pengurus tinggal di apartemen tersebut. Hal ini melanggar Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengurus P3SRS mesti terdaftar sebagai warga apartemen di tempatnya menjabat.

Baca:
Tantangan Anies di Apartemen Lavande, Ini Reaksi Agung Podomoro

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, membeberkan, persoalan yang melibatkan pengurus apartemen dan pengurus P3SRS tak hanya terjadi di Apartemen Lavande. Taufik mengklaim hampir semua penghuni apartemen di Ibu Kota mengalami hal serupa. “Hampir semua, bahkan ada indikasi mereka setor ke pengembang,” ujar Taufik.

Mendukung kecaman Anies, Taufik menilai, permainan bawah meja pengurus P3SRS dengan pengembang bukan hal yang baru. Bahkan, ia menduga persoalan ini telah mengakar. “Apartemen pasti dipegangi terus (oleh pengembang) karena ada kartel, ada uang,” tuturnya.

Berita terkait

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

8 jam lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

1 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

1 hari lalu

Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024

Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

Dalam pemilihan presiden 2024, Anies tampil dengan citra nasionalis religius biasa. Sedangkan, Ahok selama ini dianggap sebagai seorang nasionalis.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan

2 hari lalu

Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan

Prabowo menyatakan bakal memberi makan untuk semua anak-anak Indonesia dari daerah mana pun.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

2 hari lalu

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

4 hari lalu

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

Nama Anies dan Ahok belakangan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga pilkada 27 November mendatang. Apakah memungkinkan terjadi?

Baca Selengkapnya

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

4 hari lalu

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

4 hari lalu

Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya