Demo di KPU, Dua Kelompok Massa Ini Bawa Isu Berbeda

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 1 Maret 2019 14:36 WIB

Sebanyak 4000 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemprov DKI dikerahkan dalam mengamankan aksi Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat 1 Maret 2019. FUI akan menggelar aksi 'Putihkan KPU' Jumat (1/3/2019). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Massa dari kedua kelompok yang akan berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Menteng, Jakarta Pusat, mulai berdatangan, Jumat, 1 Maret 2019. Mereka berada di sisi utara pagar kawat berduri yang dipasang polisi sebagai pembatas massa di Jalan Imam Bonjol agar tidak masuk ke gedung KPU.

Dua kelompok yang akan menggelar aksi adalah Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Bela Indonesia. Panitia aksi dari FUI, Bernard Abdul Jabar mengatakan aksi mereka yang bertajuk apel siaga umat untuk pemilu itu akan dimulai pukul 14.00-17.00.

Baca: Ada Demo di Kantor KPU, Polisi akan Tutup Jalan Imam Bonjol

"Aksi ini tidak ada tuntutan apa-apa. Kami hanya ingin mengajak masyarakat menjadikan pemilu damai dam kondusif," kata Bernard.

Bernard mengatakan sekitar seribu peserta aksi akan berjalan kaki dari Masjid Sunda Kelapa menuju KPU. Selain itu, massa ada yang datang dari berbagai masjid dan wilayah di sekitar Jakarta.

Advertising
Advertising

Ia mengatakan dalam aksi hari ini tidak ada niat untuk menekan KPU. Justru, FUI mendukung agar KPU menjadi penyelenggara pemilu yang bersih dan adil. "Tidak ada niat kami untuk mengintimidasi KPU melalui aksi ini," ujarnya.

Baca: Dua Kelompok Massa Gelar Demo di KPU Hari Ini, Polisi: Kami Sekat

Selain itu, dalam aksi ini FUI mengajak massa dari kedua kubu calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto untuk ikut bergabung. Sebab, tujuan apel siaga pemilu ini adalah untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat menjaga pemilu agar berjalan lancar dan damai. "Kami di sini juga bukan kampanye," ujarnya.

Sedangkan, koordinator lapangan Gerakan Bela Indonesia, Ronald Mulia Sitorus mengatakan massa yang datang dari kelompoknya hanya 50 orang. Namun, jika ada masyarakat yang mau bergabung dengan Gerakan Jaga Indonesia dipersilahkan hadir. "Kedatangan kami, kami tidak mau ada intimidasi menimpa KPU," kata dia.

Untuk mengamankan berjalannya aksi, polisi menurunkan sebanyak 4.000 personel gabungan. Mereka melakukan pengamanan di tiga ring, mulai dari kawasan luar gedung KPU hingga di dalam lingkungan KPU. Polisi juga disebar di sekitar Bundaran HI.

Berita terkait

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

21 menit lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

3 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

12 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

13 jam lalu

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

13 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

16 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

17 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

18 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya