WNA Dalam DPT Pemilu 2019, Bagaimana Pengawasan di DKI?

Reporter

Antara

Sabtu, 2 Maret 2019 04:00 WIB

Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. KPU memastikan bakal memfasilitasi seluruh masyarakat agar mendapatkan hak pilih pada penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, termasuk kepada penderita gangguan jiwa. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos memastikan tidak ada warga asing (WNA) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2019 di wilayahnya. "Kami tidak pernah dapat laporan tentang itu," kata Betty, Jumat 1 Maret 2019.

Baca:
Pengurusan Formulir A5 Pindah TPS Sampai 16 Maret, Ini Syaratnya

Betty telah memerintahkan jajarannya untuk terus melakukan pemeriksaan. Termasuk membuka pintu untuk laporan dan masukan. "Namun hingga saat ini belum ada laporan terkait yang saya terima," tegasnya.

Isu WNA dalam DPT Pemilu 2019 berawal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebuah foto KTP elektronik milik warga Cina berinisial GC sempat viral masuk dalam DPT Pemilu 2019 di wilayah setempat. Namun hal ini telah dibantah KPU dan Kementerian Dalam Negeri.

Betty menjelaskan, penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi DPT harus melewati rangkaian proses yang sangat transparan dan terbuka mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Setiap tahapan tersebut pasti mendatangkan saksi-saksi seperti dari peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Advertising
Advertising

Sebelum DPS menjadi DPT pun dilakukan pengumuman untuk pemeriksaan ulang. masyarakat diundang memberi tanggapan, apakah ada yang tidak berhak namun masuk DPS, apakah ada yang sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat .

Semua itu sudah dilalui. Saat ini, Betty menambahkan, KPU DKI sedang fokus pada penyempurnaan data, yaitu potensi pemilih yang belum masuk DPT tapi mempunyai e-KTP dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

"Ada juga juga surat edaran KPU RI kalau boleh memperbaiki DPT Pemilu 2019. Jadi itu yang sedang kami lakukan di DKI Jakarta," katanya.

ANTARA

Berita terkait

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

3 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

5 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

9 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

16 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

17 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

17 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

20 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal, Promo Gajian hingga Sindiran Komikus Jepang

Zulkifli Hasan mengungkap asal mula ditemukannya baja ilegal produksi pabrik milik Cina.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

20 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

1 hari lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya