TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi berharap rotasi pejabat DKI besar-besaran oleh Gubernur Anies Baswedan tak sampai memicu guncangan di daerah. Dia menyoroti demosi yang dialami sejumlah pejabat di antara 1.125 rotasi tersebut.

Baca:
Usai Rotasi oleh Anies, Keluhan Jual Beli Jabatan Lurah dan Camat Muncul

Edi berharap ada penjelasan gamblang mengingat para pejabat itu dinilainya telah meniti karir dari bawah di lembaga pemerintahan DKI. "Kalau mendemosi orang harus ditanya terlebih dahulu yang didemosinya," ujarnya, Jumat 1 Maret 2019.

Edi lalu membandingkan apa yang dilakukan Anies dengan Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI sebelumya. Ia mencontohkan saat Ahok menjabat gubernur, dia melelang jabatan dengan transparan untuk para pejabat menduduki jabatan yang dipilih sesuai kepangkatannya.

Pejabat di era Ahok, kata Edi lagi, bisa bersaing untuk menduduki jabatan lain, sehingga tidak mengendap di satu lembaga atau instansi pemerintah. "Sebab, kalau di satu tempat saja tidak sehat, karena itu ada lelang jabatan."

Baca:
KASN Sebut Tak Ada Kejanggalan dalam Rotasi Pejabat oleh Anies

Anies sebelumnya merotasi besar-besaran pejabat di DKI, mulai dari eselon II, III dan IV atau di jabatan lurah, camat, wakil wali kota, hingga kepala dinas, pada Senin, 25 Februari 2019. Sebanyak 1.125 pejabat dirotasi yang sebagian sekaligus demosi atau penurunan golongan jabatan berdasarkan evaluasi yang dibuatnya.

Beberapa pejabat yang demosi itu di antaranya adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Isnawa Adji menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Ada juga Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan yang dicopot dari jabatannya lantas menjadi staf di Biro Tata Pemerintahan DKI.

Baca:
Setelah Rotasi Besar, Anies Akan Lelang 16 Pos Jabatan

Rotasi itu juga meninggalkan belasan pos di golongan eselon II kosong dan diisi pelaksana tugas. Posisi inilah yang rencananya akan segera dilelang Anies menggunakan sistem lelang terbuka.