TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kereta moda raya terpadu (MRT) adalah transportasi massal yang egaliter. Maksudnya, kedudukan seseorang tak menentukan tempat duduknya di dalam kereta MRT.

Anies mencontohkan petugas bersih-bersih atau office boy dan seorang CEO bisa berada dalam satu gerbong yang sama. Semua penumpang dengan latar belakang yang berbeda pun harus sama-sama mengantre.

Baca: Uji Coba Mesin Tiket Otomatis, MRT akan Perbaiki Dua Hal Ini

"Transportasi lain ada kelas, di sini tidak ada kelas. Presiden pun berdiri di MRT," kata Anies dalam sambutannya di sidang pleno Musrenbang DKI, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.

Karena itu, Anies tak ingin kereta MRT menjadi sekadar alat pemindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Lebih dari itu, MRT diharapkan menjadi alat pemersatu.

Anies juga berharap MRT menjadi alat transformasi masyarakat. Artinya, bagaimana warga DKI bisa belajar menjadi masyarakat yang modern. Indikator masyarakat modern, kata dia, yakni terencana, tertib, efisien, efektif, dan beradab. "Bahkan di stasiun tidak ditempatkan tempat sampah untuk kita semua belajar," ujarnya.

Baca: Simak Head to Head MRT dan Busway di Koridor Blok M-Bundaran HI

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi telah meresmikan MRT pada Ahad, 24 Maret 2019. Moda transportasi baru ini kemudian beroperasi secara komersial pada 1 April 2019.

Tarif yang ditetapkan bergantung pada jarak tempuh yang dihitung dari titik keberangkatan dan stasiun tujuan. Tarif terendah sebesar Rp 3 ribu dan tertinggi Rp 14 ribu. Sepanjang April ini, pemerintah DKI memberi diskon tarif 50 persen. Dalam sehari, MRT menargetkan bisa mengangkut 65 ribu penumpang.