Ribuan Warga Binaan di Lapas dan Rutan Jaktim Tak Bisa Memilih

Reporter

Antara

Kamis, 11 April 2019 14:10 WIB

Seorang narapidana memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat berlangsung Pilpres di TPS 12 Lapas Wanita Klas II A, Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Juli 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur menyatakan jumlah warga binaan yang tidak memiliki hak pilih di lima lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan di wilayah itu mencapai 4.480 orang.

"Setelah kami lakukan pengecekan lagi jumlah warga binaan yang tidak punya hak pilih itu ada 4.480 orang," kata Komisioner Divisi Data KPU Kota Jakarta Timur Tedi Kurnia kepada Antara di Jakarta, Rabu malam, 10 April 2019.

Baca: Pemilu 2019, KPU DKI Siapkan 53 TPS untuk Daftar Pemilih Tambahan

Tedi menjelaskan total ada 11.211 warga binaan di lima lapas dan rutan yang memenuhi syarat untuk memilih berdasarkan hasil pendataan awal DPT.

Namun dari hasil verifikasi uji ketunggalan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, hanya 6.159 warga binaan di wilayah Jatinegara dan 572 warga binaan di Pondok Bambu yang memiliki NIK serta terdaftar dalam DPT. "Sehingga bisa diproses form pindah tempat pilihnya (A5)," kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: Pemilih di Makassar Bertambah, Mayoritas dari Lapas dan Rutan

Adapun lima lapas dan rutan di Jakarta Timur adalah Lapas Kelas I Cipinang, Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang, Lapas Pondok Bambu dan Rutan Pondok Bambu.

Sebelumnya Tedi juga menjelaskan terdapat 7.339 orang DPT yang ada di wilayah Jatinegara dan Pondok Bambu yang terbagi dalam 6.731 warga binaan lapas dan rutan serta 1.180 pemilih di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang akan memilih di 25 TPS khusus berbasis Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

1 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya