Gubernur Provinsi DKI Jakarta ANies Baswedan melantik Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, 12 Januari 2018. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah DKI menemukan perbedaan data mengenai jumlah penduduk kelurahan dan kecamatan di Jakarta dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan tersebut terungkap pada saat organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melakukan survei.
"Ada sebuah kelurahan, kecamatan, datanya jomplang dengan data BPS," ujar Anies di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019.
Menurut Gubernur, misalnya, data BPS menyebutkan bahwa terdapat 100 ribu penduduk di suatu kelurahan. Namun, dari hasil sigi ibu-ibu PKK menemukan hanya 30 ribu penduduknya.
Anies menjelaskan data yang dihimpun oleh PKK itu lebih lengkap dibanding data BPS. Data dari ibu-ibu PKK juga mencantumkan jenis tanaman di rumah, kapan waktu interaksi terakhir dengan warga, hingga jumlah jamban di tiap rumah. "Ketika ditanya (pertanggungjawaban data), we are ready defense our data. Kami siap mempertanggungjawabkan data kami. Jumlahnya hanya 30 ribu, kami tahu penduduk yang mana, namanya siapa," katanya mengulang penjelasan surveyornya.
Meski begitu, dia tak mau menyebutkan lokasi yang menjadi sampel survei PKK yang berbeda temuan dengan BPS. Dia beralasan jawabannya hanya akan menjadi sensasi.
Survei yang dilakukan oleh PKK merupakan bagian dari pendataan tingkat kesehatan di masyarakat DKI Jakarta. Salah satu yang menjadi obyek survei ibu-ibu PKK adalah toilet di setiap permukiman. Melalui data tersebut, DKI akan memiliki data akurat soal kawasan ya kekurangan jamban. Namun menjelang Pemilu 2019 dan Pilpres 2019, Gubernur Anies menginstruksikan survei dihentikan dahulu dengan alasan tak ingin petugas survei dituduh berkampanye.
