Masa Tenang Pemilu 2019, Bawaslu Bogor Waspadai 3 Pelanggaran

Minggu, 14 April 2019 13:26 WIB

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

TEMPO.CO, Bogor – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Irfan Firmansyah mengatakan hari ini sekitar 15.560 anggota Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan patroli hingga tiga hari ke depan dalam masa tenang.

“Seluruh anggota mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS hari ini lakukan patroli,” kata Irfan kepada Tempo, Minggu, 14 April 2019.

Baca: Masa Tenang Pemilu 2019, Bendera Partai di Bundaran HI Dicopoti

Irfan menerangkan bahwa tiga pelanggaran yang kerap terjadi selama masa tenang dan diwaspadai Bawaslu. Tiga pelanggaran tersebut adalah masih ada partai politik yang belum melepas Alat Peraga Kampanye (APK). Kerawanan lainnya adalah praktik money politics (politik uang) dan penyebaran isu SARA. “Itu yang akan kami tindak,” ucap Irfan.

Menurut dia, kegiatan patroli tersebut merupakan kegiatan rutin mengantisipasi pelanggaran peraturan pemilu pada masa tenang kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung sejak 14 hingga 16 April 2019.

“Ini juga menyusul pernyataan Bawaslu RI tentang Indeks Kerawanan Pemilu yang menyatakan Kabupaten Bogor masuk urutan keenam dari delapan kabupaten/kota se Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan penyelenggaraan pemilu tertinggi."

Simak: Beberapa Faktor Kabupaten Bogor Paling Rawan di Pemilu 2019

Tak hanya patroli selama masa tenang Pemilu 2019, dia menerangkan, anggota Bawaslu Kabupaten Bogor juga melakukan edukasi terhadap masyarakat guna mendorong kebebasan warga negara menggunakan hak pilihnya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

3 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

4 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

5 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

6 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

6 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya