Ini Alasan Bawaslu DKI Sebut Cakung di Peta Kerawanan Pemilu 2019

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 14 April 2019 17:24 WIB

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang memberikan arahan kepada peserta apel patroli pengawasan anti politik uang Pemilu 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 12 April 2019. Apel tersebut dilakukan secara serentak di 514 titik di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang selama pemilu serentak 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Timur memetakan Kecamatan Cakung menjadi wilayah rawan dalam Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Jakarta Timur Tami Widi Astuti mengatakan kawasan Cakung dipetakan sebagai wilayah rawa konflik dan kecurangan karena menjadi kecamatan dengan jumlah tempat pemungutan suara terbanyak.
Baca : Masa Tenang, Bawaslu DKI Persilakan Parpol Ambil APK yang Dicopot

"Ada 1.461 TPS di Kecamatan Cakung," kata Tami saat dihubungi, Jumat, 12 April 2019.

Adapun potensi kerawanan tersebut karena jarak antara TPS nantinya bakal berdekatan di lahan yang sempit. Selain itu, potensi warga Cakung yang salah TPS juga mungkin terjadi.

Pengawas juga bakal mengawasi TPS yang berdekatan dengan lembaga pendidikan, pesantren dan yang jumlah pemilih di daftar tambahannya cukup banyak. Total ada 8.234 TPS yang tersebar di 65 kelurahan di 10 kecamatan.

"Masih ada beberapa tingkat kerawanan yang kami antisipasi dalam pemilu tahun ini," kata Tami.

Advertising
Advertising

Bawaslu, kata dia, hingga saat ini masih terus mendata kawasan yang dianggap rawat gesekan maupun kecurangan dalam pemilu tahun ini. Selain itu, Bawaslu mengajak seluruh pengawas pemantau pemilu dan masyarakat untuk ikut mengawasi.

Simak juga :
Masa Tenang, Bawaslu DKI: 3 Lokasi TPS Rawan di Jakarta Utara

"Masa tenang pada Minggu besok kami juga akan mulai patroli siaga pemilu," ujarnya.

Bawaslu juga mengingatkan kepada peserta pemilu untuk mensukseskan pemilu dengan tidak melanggar dan tertib terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jangan melakukan politik uang, politik Sara dan hoax."

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya